Banda Aceh (Aentenews) – Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Aceh Dr Erry Pudyanto Marwantono, menegaskan pelayanan kepegawaian harus dilaksanakan secara cepat, tepat, transparan, dan tertib aturan.
“Persoalan administratif yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal jangan sampai menghambat hak-hak aparatur. Kunci utamanya ada pada kualitas dan integritas pembaruan data yang dilakukan secara proaktif,” tegasnya saat sosialisasi Layanan Kepegawaian Terpadu di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh di Banda Aceh, Kamis.
Ia menekankan, akurasi tata kelola kepegawaian berbanding lurus dengan pemenuhan hak serta pengembangan karier para aparatur Korps Adhyaksa.
Agenda ini mencakup sosialisasi krusial mengenai Kenaikan Pangkat, Pengelolaan Jabatan Fungsional, Mutasi dan Promosi, Pencantuman Gelar Akademik, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), hingga Peninjauan Masa Kerja Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menggelar Sosialisasi
Wakajati menginstruksikan kepada 59 peserta yang terdiri dari Para Kepala Subbagian (Kasubbag) Pembinaan, Kepala Urusan (Kaur) Kepegawaian, serta Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) se-Wilayah Aceh agar memanfaatkan forum ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan teknis kepegawaian yang kerap ditemukan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Bagian Kepangkatan dan Mutasi Biro Kepegawaian Kejagung RI, Dr Muhammad Yusuf Putra menyampaikan bahwa kegiatan di wilayah Kejati Aceh ini merupakan tahapan kedua setelah sukses dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Program ini diselenggarakan sebagai langkah nyata pimpinan Kejagung RI dalam mengedukasi dan menyelaraskan pemahaman regulasi kepegawaian antara pusat dan daerah.
“Pimpinan berkomitmen penuh untuk mendorong sistem layanan kepegawaian yang terbuka, transparan, dan terintegrasi. Melalui edukasi intensif ini, kami ingin memastikan setiap pengelola kepegawaian di daerah memahami standar operasional dan regulasi terbaru demi mewujudkan kepastian karir pegawai,” ungkap Dr. Muhammad Yusuf Putra.
Guna memperkuat bobot materi, kegiatan ini turut menghadirkan Analis SDM Aparatur Ahli Madya dari BKN, Martarina Adnaningsih, yang membedah regulasi serta dinamika tata kelola SDM aparatur masa kini.
Rangkaian acara yang berlangsung selama tiga hari (23–25 September 2026) ini diisi dengan pemaparan materi teknis, dinamika kelompok, hingga simulasi studi kasus.
Sebagai komitmen dukungan operasional, Tim Biro Kepegawaian Kejagung RI juga menyerahkan tiga paket Buku Panduan Pengelolaan Kepegawaian resmi kepada jajaran Kejati Aceh dan Satuan Kerja (Satker) daerah. Melalui sinergi ini, Kejaksaan RI terus berkomitmen mewujudkan reformasi birokrasi berstandar tinggi yang diawali dari pembenahan tata kelola kepegawaian yang presisi dan humanis.//Redaksi.
