Bupati Batang M. Faiz Kurniawan (peci hitam), meninjau korban keracunan MBG di RSUD Batang, Kabupaten Batang. Foto Dok MC Batang.
Batang ( Aentenews) – Sebanyak 411 orang dilaporkan diduga keracunan seusai mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sekitar 200 orang di antaranya telah diperbolehkan kembali ke rumahnya setelah mendapatkan penanganan medis di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Bupati Batang M. Faiz Kurniawan bersama perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Jawa Tengah , Kamis (24/9/2026). meninjau langsung dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bela Batang Sejahtera terkait dugaan kasus keracunan MBG.
Mengutip kanal berita pemkab Batang, Pemerintah daerah memastikan seluruh korban mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal dan segala persoalan administratif untuk mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Selain menanggung biaya perawatan korban, Pemkab Batang juga menyiapkan bantuan bagi keluarga korban yang harus mendampingi pasien selama menjalani perawatan.
“Sebagian keluarga korban kemungkinan tidak dapat bekerja selama mendampingi anak atau anggota keluarganya yang sakit. Kita juga akan membantu keluarga korban karena terpaksa sehari atau dua hari tidak bisa bekerja menjaga anaknya keracunan atau bahkan mungkin orang tuanya keracunan,” jelasnya.
Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial saat ini tengah menghitung besaran santunan tersebut. Bantuan bagi penunggu pasien diperkirakan berada pada kisaran Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per hari untuk setiap keluarga korban.
“Dalam peninjauan dapur SPPG, perwakilan BGN menemukan sejumlah standar yang dinilai belum terpenuhi. Di antaranya berkaitan dengan kondisi bangunan, seperti dinding yang belum solid serta beberapa bagian area dapur yang belum sesuai standar,” terangnya.
Faiz menyebutkan, temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan keberlanjutan operasional SPPG Bela Batang Sejahtera. SPPG tersebut saat ini telah dihentikan sementara.
“Kalau memang dirasa tidak layak untuk melanjutkan pelayanan gizi kepada masyarakat, ya harus kita tutup secara permanen. Keputusan tersebut nantinya akan dibahas bersama BGN berdasarkan hasil evaluasi secara menyeluruh. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana ke depan mengevaluasi ini secara total dan kemudian masyarakat percaya pemerintah mampu memberikan pelayanan gizi kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala KPPG Semarang Hadiriajaya mengatakan, pihaknya telah melakukan investigasi awal setelah terjadinya dugaan keracunan. Tim BGN melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi bangunan dapur SPPG serta memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV.
“Kami juga melakukan investigasi awal. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, kemudian satgas, terutama Dinkes untuk melakukan investigasi pengambilan sampel makanan untuk dilakukan uji lab,” tuturnya.
Dari pemeriksaan awal melalui CCTV, BGN menemukan adanya proses pengolahan makanan yang dilakukan lebih awal dari waktu yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).
Menurut Hadiriajaya, proses pengolahan makanan terlihat dimulai sekitar pukul 19.30 WIB. Padahal, berdasarkan SOP, pengolahan makanan seharusnya dilakukan setelah pukul 02.00 WIB dini hari. Temuan tersebut menjadi salah satu bagian yang akan didalami dalam investigasi untuk mengetahui kaitannya dengan kejadian dugaan keracunan.
Hadiriajaya juga menyoroti karakteristik korban yang terdampak. Korban tidak hanya berasal dari kelompok penerima manfaat MBG, tetapi juga terdapat balita dan orang dewasa. Kondisi tersebut perlu didalami karena kemungkinan makanan MBG dibawa pulang oleh penerima manfaat dan kemudian dikonsumsi anggota keluarga yang bukan penerima manfaat.
“Dari jumlah korban yang terdampak ini cukup banyak, mulai dari balita, anak-anak, dan juga ada usia yang bukan penerima manfaat. Ini mungkin perlu kami dalami lagi karena memang ada kemungkinan makanan ini dibawa pulang oleh orang tua dari penerima manfaat yang tidak seharusnya menerima MBG,” ungkapnya.
Sementara itu, sampel makanan telah diambil oleh tim kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi salah satu dasar untuk memastikan penyebab dugaan keracunan.
“Pemkab Batang bersama BGN memastikan evaluasi dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap proses pengolahan, bangunan, penerapan SOP, maupun distribusi makanan, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi,” pungkasnya.
