Banda Aceh (Aentenews) – Praktisi lingkungan Aceh DR TM Zulfikar menyatakan untuk menyelamatkan lingkungan dari aktivitas ilegal penambangan itu saat ini dibutuhkan aksi nyata dari Pemerintah Aceh dan aparat penegakan hukum.
Pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang meminta agar seluruh alat berat yang digunakan untuk tambang ilegal segera dikeluarkan dari hutan Aceh, memang sudah sangat tepat dan seharusnya menjadi panggilan serius bagi semua pihak terkait, katanya di Banda Aceh, Jumat malam.
Namun, ia menilai ini bukan saatnya lagi sebatas pernyataan atau imbauan tanpa aksi nyata. Selama alat berat itu masih dibiarkan beroperasi, berarti pemerintah gagal menjalankan fungsi utama sebagai pelindung lingkungan dan penegak hukum.
Tambang ilegal dengan alat berat bukan hanya menghancurkan lingkungan dan hutan Aceh yang menjadi paru-paru dunia, tapi juga merusak ekosistem, mengancam kehidupan masyarakat sekitar, serta mengikis sumber daya alam yang seharusnya dikelola dengan bijak demi keberlanjutan.
Bang TM, sapaan akrab TM Zulfikar menyatakan jika tidak segera mengambil tindakan tegas, mulai dari penyitaan alat berat hingga penindakan hukum yang keras, maka sama saja pemerintah membiarkan perusakan alam ini berlangsung tanpa konsekuensi.
“Memberantas tambang ilegal itu bukan soal politik atau retorika, tapi soal masa depan Aceh dan generasi mendatang. Bila dibiarkan, kerusakan hutan akibat tambang ilegal akan memicu bencana lingkungan yang jauh lebih besar, mulai dari banjir hingga longsor yang bisa merenggut nyawa dan mengancam mata pencaharian rakyat,” katanya menegaskan.
Untuk itu, TM Zulfikar yang pernah menjabat Direktur Walhi Aceh itu menuntut agar gubernur dan seluruh aparat terkait tidak hanya bicara, tapi juga bergerak cepat dan keras.
“Tindakan tegas harus jadi prioritas. Alat berat harus segera dikeluarkan, pelaku tambang ilegal harus diproses hukum, dan pengawasan terhadap hutan diperketat,” kata dia menegaskan.
Jika ini diabaikan, maka bukan hanya hutan yang hancur, tapi juga kredibilitas pemerintah sebagai pelindung rakyat dan penjaga alam akan ikut terkikis. Jangan sampai Aceh menjadi saksi bisu kehancuran sumber daya alamnya hanya karena lemahnya penegakan hukum dan keberpihakan yang setengah hati, demikian kata TM Zulfikar.
Redaksi
