Meulaboh (Aentenews) – Ketua Pansus Pertambangan DPRK Aceh Barat, Ramli SE, mengungkapkan sejumlah temuan mengejutkan terkait aktivitas pertambangan emas di wilayah Krueng Woyla.
Dalam rapat gabungan DPRK Aceh Barat, Selasa (9/9), Ramli menyatakan tim pansus menemukan kapal keruk emas yang didatangkan dari Vietnam dan mulai beroperasi tanpa pemberitahuan resmi kepada pemerintah daerah.
Menurut Ramli, sejak akhir Agustus 2025, masyarakat Kecamatan Woyla dan Sungai Mas dihebohkan dengan masuknya puluhan kontainer berisi peralatan tambang ke desa mereka.
Setelah dilakukan pengecekan lapangan, tim pansus menemukan tiga unit kapal keruk asal Vietnam yang sedang dirakit oleh tenaga kerja asing. Dari sembilan pekerja, hanya satu orang putra daerah yang dilibatkan.
“Fakta ini sangat ironis, karena kegiatan pertambangan di wilayah kita dilakukan tanpa koordinasi, tanpa pemberitahuan kepada pemerintah kabupaten, bahkan menggunakan tenaga kerja asing,” tegas Ramli.
Ia juga menyoroti lemahnya transparansi perusahaan terkait aktivitas tambang. Pihak PT Megalanic Garuda Kencana (PT MGK) selaku pemegang izin disebut tidak memberikan laporan yang jelas tentang produksi, tenaga kerja, hingga penyaluran dana CSR. Padahal kapal keruk yang ditemukan sudah lama beroperasi.
“Kami menanyakan siapa yang menjadi supervisor tambang, bagaimana penghitungan hasil emas, hingga ke mana CSR disalurkan, namun jawabannya tidak jelas. Bahkan dana CSR untuk masyarakat sampai hari ini tidak transparan,” ujarnya.
Temuan lain, di Kampung Lubok Beutong, Kecamatan Sungai Mas, pansus menemukan penambangan emas darat dengan peralatan besar seperti mesin pompa dan truk pengangkut.
Sementara di titik lain, yakni Kampung Rambong, ditemukan kapal keruk emas yang beroperasi penuh selama 24 jam dengan pola kerja bergantian tenaga kerja asing.
“Kami bahkan mendapati bukti langsung, saat meminta karpet penampung emas di kapal dibuka, terlihat butiran emas di sana. Ini artinya proses produksi sudah berjalan lama,” papar Ramli.
Selain persoalan tambang, Ramli juga menyinggung kerusakan infrastruktur akibat aktivitas pertambangan. Jalan kabupaten sepanjang 17–18 kilometer yang dilalui truk tambang mengalami kerusakan parah, termasuk jembatan yang nyaris tidak bisa digunakan.
Padahal, aktivitas tambang sudah berlangsung lama dengan hasil produksi yang besar. “Sementara kontribusi perusahaan bagi masyarakat masih sangat minim. Pembagian hasil ke daerah pun hanya sekitar Rp60 juta, angka yang sangat tidak sebanding,” katanya.
Menutup laporannya, Ketua Pansus Pertambangan menyampaikan kekecewaan atas sikap perusahaan PT MGK yang tidak terbuka, serta minimnya kehadiran dinas terkait dalam kunjungan lapangan.
Ia meminta agar aktivitas tambang PT Megalanic Garuda Kencana dihentikan sementara sampai ada kejelasan regulasi, transparansi data, dan penegakan hukum yang jelas.
“Kami tidak pilih kasih, siapapun perusahaan tambang yang melanggar, akan kami tindaklanjuti. Pansus akan melaporkan hasil ini secara resmi ke pimpinan DPRK dan merekomendasikan langkah tegas,” tegas Ramli.
Pewarta Aceh Barat/Nagan Raya : RIO
