Foto ilustrasi, kerusakan lahan tambak dan sawah pasca bencana.
Banda Aceh (Aentenews) – Rehabilitasi lahan tambak terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan total sasaran seluas 31.248,34 hektare dan seluas 800,04 hektare di antaranya telah direhabilitasi atau realisasi pemulihan baru mencapai sekitar 2,5 persen.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP menyebutkan dari total sasaran pemulihan seluas 31.248,34 hektare, sebanyak 800,04 hektare telah direhabilitasi. Pada 2026, penanganan ditargetkan mencapai 5.900 hektare dengan panen perdana diproyeksikan mulai November.
Bencana banjir dan longsor yang terjadi 26 November 2025 di Sumatera dan provinsi Aceh tidak hanya berdampak pada rumah, infrastruktur jalan dan jembatan, namun juga merusak sekitar 31.248 hektare lahan tambak di Aceh, Sumut dan Sumbar.
Data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera per Selasa (1/9/2026) menunjukkan, Aceh mencatatkan capaian rehabilitasi terbesar, yakni 797,70 hektare, disusul Sumatera Barat seluas 2,34 hektare. Adapun pengerjaan fisik di Sumatera Utara dijadwalkan dimulai pada September 2026 setelah penetapan lokasi diselesaikan.
Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP Enggar Sadtopo mengatakan, pengerjaan akan diintensifkan mulai September dengan memanfaatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan optimalisasi anggaran reguler.
“KKP berupaya melakukan refocusing agar target luasan rehabilitasi dapat terus bertambah,” kata Enggar seusai rapat monitoring dan evaluasi bersama Satgas PRR di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Selain mengoptimalkan anggaran pemerintah pusat, KKP mendorong sinergi dengan pemerintah daerah melalui pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Pembagian lokasi dan sumber pembiayaan diperlukan agar rehabilitasi tambak dapat dilaksanakan lebih cepat tanpa terjadi tumpang tindih program.
“Penting untuk menyinergikan dan menyinkronkan anggaran yang tersedia di pusat dan daerah, baik melalui tambahan TKD maupun sumber anggaran daerah lainnya. Contohnya, seperti di Aceh, anggaran TKD itu dialokasikan rehabilitasi saluran irigasi. Kalau tidak salah total sepanjang 100 kilometer. Sementara Sumbar, TKD dialokasikan untuk merehab kolam. Jadi, kami berbagi lokasi,” ujar Enggar.
Pemulihan tambak tidak hanya mencakup perbaikan fisik. KKP juga menyalurkan bantuan benih dan pakan serta menyiapkan pendampingan bagi petambak hingga memasuki masa panen..
Pidie Jaya, Lhokseumawe, dan Aceh Utara diproyeksikan menjadi wilayah pertama yang melaksanakan panen pada November 2026. Wilayah lainnya akan menyusul secara bertahap seiring proses rehabilitasi.
“Tentunya kami di lapangan sebagai ujung tombak didampingi petambak, didampingi penyuluh, yang ada di masing-masing kabupaten kota, bagaimana mendampingi agar bisa sampai panen dari Agustus. Jadi, November kemungkinan sudah ada yang panen seperti di Pidie Jaya, Lhokseumawe, dan Aceh Utara,,” tutur Enggar.
Sebagai tindak lanjut, KKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membenahi saluran irigasi pendukung. Ketersediaan dan kelancaran suplai air menjadi salah satu faktor penting agar tambak yang telah direhabilitasi dapat kembali produktif.
“Untuk masalah irigasi ini ada di PU. Kami akan segera berkoordinasi agar para petambak bisa segera kembali bisa merawat tambak, dan punya sumber penghasilan,” kata Enggar.
Aentenews by Ampelsa.
