Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian (tengah) saat Rapat Koordinasi Terkait Penanganan Bencana Alam, Percepatan Realisasi Bantuan Keuangan Presiden dan Pembahasan Bantuan Pembangunan Hunian Tetap. Dok. Satgas PRR/Alva Aprillio
Jakarta (Aentenews) – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana mempercepat penyelesaian enam paket lelang hunian tetap (huntap) komunal atau relokasi terpusat bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar pembangunan fisik segera berjalan dalam sisa waktu pelaksanaan tahun 2026.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menangani 25 paket pembangunan huntap komunal dengan target 7.952 unit pada 2026. Sebanyak 19 paket telah ditetapkan pemenangnya, mencakup 5.415 unit huntap yang siap dibangun, sedangkan enam paket lainnya masih dalam proses penyelesaian lelang.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan percepatan proses lelang penting dilakukan agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian pembangunan hunian yang aman dan layak.
“Waktunya tinggal pendek ini. Ini sudah September, Oktober, November, Desember, tinggal tiga bulan setengah,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Terkait Penanganan Bencana Alam, Percepatan Realisasi Bantuan Keuangan Presiden dan Pembahasan Bantuan Pembangunan Hunian Tetap, Selasa (8/9/2026).
Tito mengatakan 19 paket yang telah memiliki pemenang harus segera memasuki tahap pelaksanaan. Sementara itu, enam paket lelang tersisa diharapkan dapat diselesaikan dalam satu hingga dua pekan ke depan.
“Ada 25 paket yang dikerjakan oleh Kementerian PKP. Proses lelangnya sudah berjalan, 19 paket tinggal enam paket lagi. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu seminggu dua minggu ini,” kata Tito.
Satgas PRR akan mengoordinasikan percepatan penyelesaian lelang bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Koordinasi tersebut diarahkan agar proses pengadaan tetap memenuhi ketentuan, sekaligus tidak menghambat dimulainya pekerjaan konstruksi.
“Pak Menteri PKP ingin secepat mungkin, sehingga ada rencana nanti Senin kita akan datang ke BPKP bersama LKPP. Intinya agar cepat selesaikan lelang,” ujar Tito.
Huntap komunal yang dibangun pemerintah merupakan rumah tipe 36 dengan dua kamar tidur, satu kamar mandi, meja dapur, listrik, air bersih, dan tangki septik. Kawasan hunian juga disiapkan dengan jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan, balai warga, sarana ibadah, ruang terbuka hijau, serta menara air.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan percepatan pembangunan harus tetap dilandasi kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo kita bekerja harus lebih cepat ya buat rakyat kita yang juga sudah menderita, Kita harus bekerja punya empati dan simpati yang tinggi,” kata Maruarar.
Aentenews by Ampelsa
