Foto Dok Kementan.
Jakarta (Aentenews) – Menteri Pertanian (Mentan) yang juga Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman meminta Perum Bulog memperkuat penyaluran beras premium ke jaringan ritel untuk memastikan ketersediaan beras bagi kebutuhan masyarakat.
Mentan Amran menegaskan penguatan pasokan tersebut penting dilakukan menyusul keluhan mengenai sulitnya mendapatkan beras premium di sejumlah ritel. Menurutnya, kondisi tersebut tidak seharusnya terjadi karena stok beras pemerintah saat ini berada dalam kondisi aman.
Sebelumnya, Bulog diperintahkan untuk menyalurkan 110 ribu ton beras ke pasar. Menurut Mentan Amran, penyaluran tersebut dapat ditingkatkan apabila kebutuhan masyarakat terus meningkat. “Sudahlah, kalau 110 ribu ton sudah digelontorkan, bila perlu kali tiga. Berasnya banyak,” ujar Mentan Amran dalam siaran Infopublik, Senin (21/9/2026).
Dikatakannya, Bulog memiliki stok yang cukup untuk memperkuat pasokan ke pasar. Ia menyebut stok beras Bulog saat ini sekitar 4,6 juta ton.
Pemerintah juga telah menyiapkan tambahan kapasitas penyimpanan melalui penyewaan gudang hingga 2 juta ton. “Sudah dikirim. Kami sudah perintahkan Bulog. Berasnya banyak, kurang lebih 5 juta ton, 4,6 juta ton untuk hari ini. Kita sewa gudang 2 juta ton. Sudah, kita kirim. Beras aman,” tegasnya.
Menurut Mentan Amran, penguatan pasokan ke ritel menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan beras tersedia di seluruh jalur distribusi. Ia menegaskan stok yang besar harus diikuti dengan distribusi yang lancar hingga ke tingkat konsumen.
Karena itu, apabila penyaluran belum cukup memenuhi kebutuhan ritel, Mentan Amran meminta Perum Bulog meningkatkan volume tersebut Langkah ini sekaligus untuk memastikan tidak terjadi kekosongan pasokan di tingkat konsumen.
Mentan Amran mengatakan pemerintah juga menjalankan berbagai instrumen stabilisasi pangan secara bersamaan. Selain memperkuat pasokan beras ke ritel, pemerintah menggelar operasi pasar, menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,4 juta penerima, serta menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan alokasi 1 juta ton. “Sekarang kita operasi pasar, kemudian bantuan pangan untuk 33,4 juta orang seluruh Indonesia, kemudian SPHP ada 1 juta. Insyaallah turun,” kata Mentan Amran.
Di sisi lain, Mentan juga terus menindaklanjuti dugaan pelanggaran pada produk beras fortifikasi. Mentan Amran menyebut terdapat 25 perusahaan yang telah dikirim untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
“Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan pelanggaran, pemerintah akan mengambil tindakan tegas mulai dari moratorium, pencabutan izin, hingga proses hukum. Yang melanggar kita tindak. Ada tiga proses izinnya dicabut, dimoratorium, dan diproses secara hukum,” tegas Mentan Amran.
Aentenews by Ampelsa
