Meulaboh (Aentenews) – Bupati Aceh Barat Tarmizi, meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat untuk mencoret semua program yang diajukan pemerintah, namun tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) .
“Kepada anggota DPRK agar nantinya jika ada program yang tidak sesuai dengan RPJMD, tidak sesuai dengan visi dan misi bupati dan tidak sesuai dengan jawaban keluhan masyarakat untuk dicoret semua,” katanya di Meulaboh.
Hal itu disampaikan bupati saat penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap penetapan rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 sekaligus penutupan rapat paripurna ke-V masa sidang ke II di DPRK setempat pada 11 Agustus 2026.
“Jika sinergi ini terus berjalan insya allah, meskipun keadaan fiskal lemah dan keuangan semakin berat kita pasti bisa menghadapinya bersama – sama,” ujar Tarmizi.
Tarmizi mengatakan, atas nama Pemkab Aceh Barat mengapresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Aceh Barat serta Tim Banggar DPRK serta Tim Banggar Pemkab yang telah membahas perubahan KUA PPAS hingga selesai.
“Semua pandangan, saran dan masukan dari seluruh fraksi menjadi catatan penting bagi kami dan kemudian kami minta kepada seluruh SKPD untuk menindaklanjutinya. Selanjutnya juga perlu secepatnya kita lakukan pembahasan anggaran perubahan,” kata Tarmizi.
Tarmizi juga mengajak semua pihak untuk tetap menjaga komunikasi yang harmonis dan memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif dan seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Barat.
“Semangat kebersamaan yang kuat akan melahirkan dan mendorong kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik lagi kedepannya. Terimakasih kami ucapkan, tadi juga banyak masukan – masukan yang sangat bagus dari fraksi dan kami sudah mencatat semua,” katanya.//Aentenews by RIO.
