Banda Aceh (Aentenews) – Sejumlah pengusaha perhotelan di Kota Banda Aceh mengaku tingkat keterisian kamar atau Okupansi hotel dalam beberapa bulan terakhir, menurun sebagai dampak efesiensi anggaran Pemerintah yang diberlakukan secara nasional.
“Memang terjadi penurunan Okupansi dalam beberapa bulan terakhir dibandingkan periode yang sama tahun 2024 dikarenakan kurangnya kegiatan pemerintahan sebagai dampak efesiensi anggaran,” kata GM Hotel Hermes Palace Budi Syaiful di Banda Aceh, Sabtu.
Kurangnya kegiatan pemerintahan, pihaknya kini melirik komunitas swasta dan wisatawan baik domestik maupun mancanegara sebagai upaya manajemen untuk meningkatkan okupansi dengan jumlah 163 kamar.
“Kami menyiasati kekurangan tamu dari pemerintah dengan melirik komunitas swasta dan wisatawan melalui kerja sama dengan pengusaha travel, selain juga menggelar beberapa konser yang sesuai dengan kearifan lokal Aceh sebagai daerah bersyariat Islam. Misal mengundang grup musik ‘Kande’ untuk konser di hotel,” kata Budi Syaiful.
Sementara GM Kyriad Muraya Hotel Banda Aceh, Bambang, juga mengaku menurunnya tingkat hunian hotel dalam beberapa bulan terakhir sebagai dampak kurangnya konsumen dari pemerintah. “Pastilah berpengaruh ditingkat hunian,” katanya menambahkan.
Ia menyebutkan, Kyriad Muraya dengan kamar yang tersedia saat ini sebanyak 126 unit, maka hanya terisi rata-rata sekitar 80 persen.
Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Aceh Azwani Awi, menjelaskan dampak penerapan efesiensi anggaran pemerintah membuat “pilu” sektor pariwisata, khususnya di provinsi berpenduduk sekitar 5,4 juta jiwa ini.
“Tidak hanya perhotelan, tapi sudah merambah ke berbagai sektor termasuk UMKM mengeluh dengan situasi ekonomi yang melambat sejak beberapa bulan terakhir. Even-even pariwisata berkurang, namun sebuah harapan kita bersama agar kondisinya segera pulih,” kata Azwani, akrab sapaan Bang Popon.
Apalagi, jelas dia, perekonomian Aceh sangat ditopang oleh belanja pemerintah (APBA), namun kebijakan efesiensi menyebabkan pemotongan transfer daerah. “Jika transfer daerah berkurang, pasti kegiatan pemerintah juga berkurang sehingga berpengaruh pada perputaran ekonomi ditingkat lokal,” kata Popon menambahkan.
Redaksi
