Banda Aceh (Aentenews) – Pemerintah Aceh mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menanggung pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu jiwa masyarakat Aceh terdampak bencana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Usulan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, saat rapat koordinasi bersama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wagub Aceh Fadhlullah juga menyerahkan surat permohonan resmi pengajuan anggaran pembiayaan kepesetrtaan BPJS kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Wagub Aceh Fadhlullah, menyatakan alasan pemerintah Aceh mengajukan permintaan pembiayaan BPJS itu, karena kondisi daerahnya saat ini masih terdampak bencana, sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan khusus dari pemerintah pusat, termasuk dalam pembiayaan layanan kesehatan masyarakat.
“Sesuai aturan dibolehkan karena Aceh sedang mengalami bencana. Usulan ini sudah kami sampaikan secara resmi, termasuk suratnya yang telah kami serahkan,” kata Fadhlullah.
Selama ini, katanya, Pemerintah Aceh menanggung penuh pembiayaan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
Skema tersebut dijalankan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah “Serambi Mekkah” tersebut.
Oleh karena keterbatasan fiskal daerah dan ditambah besarnya besarnya kebutuhan anggaran untuk penanganan dan pemulihan pascabencana, maka kemampuan APBA semakin terbebani.
“Kondisi ini mendorong Pemerintah Aceh untuk meminta dukungan pembiayaan dari APBN untuk pembiayaan kepesertaan BPJS masyarakat terdampak bencana,” katanya.
Pemerintah Aceh mengharapkan dukungan pemerintah pusat agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan optimal, terutama bagi warga yang terdampak langsung bencana.
“Di tengah Aceh fokus pada penanganan dan pemulihan pascabencana, diharapkan dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat mengakomodir pembiayaan BPJS Kesehatan masyarakat Aceh, agar APBA tidak terbebankan,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi dengan pimpinan MPR RI itu, pemerintah Aceh juga menyampaikan berbagai persoalan strategis pascabencana, termasuk pemulihan sektor kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat.
Aentenews by Ampelsa
