Aparat TNI AD membantu perbaikan bangku di salah satu sekolah terdampak bencana di Pidie Jaya. Foto Aentenews by Ampelsa.
Banda Aceh (Aentenews) – Pemerintah Pusat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan dana senilai Rp270 miliar untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab dan rekon) terhadap 99 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdampak bencana di Aceh.
Pemerintah Pusat menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin keberlangsungan pendidikan pascabencana.
Komitmen itu melalui penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk pelaksanaan rehab rekon sekolah yang berlangsung di Hotel Grand Nanggroe Kota Banda Aceh setelah para kepala sekolah mengikuti bimbingan teknis selama tiga hari sejak 28 Januari.
Dana rehab dan rekon senilai Rp270 miliar itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin di Banda Aceh, Jumat, menjelaskan danaakan segera dicairkan dan langsung ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik di lapangan.
“Pekerjaan fisik akan segera dilaksanakan oleh kepala sekolah yang bekerja sama dengan komite sekolah, dan seluruh prosesnya akan didampingi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) agar berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Secara nasional, Murthalamuddin menyebutkan bahwa total dana rehab rekon sektor pendidikan di tiga provinsi terdampak mencapai Rp2,4 triliun, yang dialokasikan secara khusus berdasarkan perintah langsung Presiden Prabowo kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Ia menegaskan, Pemerintah Aceh selama ini sangat proaktif dalam mendukung percepatan program tersebut, khususnya dalam menyiapkan data dan dokumen administrasi yang dibutuhkan.
“Kami sangat optimistis. Pada semester depan, sekolah-sekolah dengan kategori rehab ringan dan rehab sedang sudah dapat melaksanakan pembelajaran secara normal, termasuk penyediaan sarana pendukung seperti mobiler,” jelasnya.
Sementara itu, untuk sekolah yang membutuhkan relokasi atau penggantian bangunan, Pemerintah menargetkan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan pada tahun depan.
Menurut Murthalamuddin, langkah cepat yang dilakukan Kemendikdasmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi hak pendidikan anak-anak, bahkan bergerak lebih cepat dibandingkan sektor lainnya.
“Ini semua untuk memastikan pendidikan anak-anak kita tetap berjalan dan tidak terhenti akibat bencana,” pungkasnya.//Redaksi.
