Aceh Timur (Aentenews) – Perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) wilayah kabupaten Aceh Timur, menyatakan bertanggung jawab penuh atas lambatnya penyelesaian pembangunan hunian sementara (Huntara) oleh pihak vendor atau pelaksana proyek.
“Pembangunan Huntara menjadi tanggung jawab BNPB, bukan pemerintah daerah,” kata Perwakilan BNPB Wilayah Aceh Timur, Isroil Sumihardjo di Aceh Timur, Minggu (29/3/2026).
Pernyataan itu disampaikannya seusai mendampingi Bupati Aceh Timur, Al-Farlaky meninjau proses pembangunan Huntara di desa Blang Blang Seunong, kecamatan Pante Bidadari, kabupaten Aceh Timur.
Dalam kunjungan itu, Bupati Al-Farlaky menyoroti proses pembangunan huntara berjalan lamban jauh dari target, sementara warga korban bencana sudah lama menunggu kepastian tempat tinggal.
Terkait keterlambatan tersebut, Perwakilan BNPB Aceh Timur, Isroil menyampaikan permohonan maaf kepada warga atas belum tuntasnya pembangunan Huntara.
Menurut Isroil, selama ini ada beberapa vendor yang telah ditunjuk oleh BNPB untuk membangun Huntara di Aceh Timur. Namun, katanya, ada vendor yang berhasil dan ada juga vendor yang nakal bermain-main dalam proses pembangunan Huntara seperti kejadian di Gampong Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari.
“Saya telah mengantongi nama vendor dan mandor yang nakal, mereka akan kita putuskan kontraknya dan diganti dengan vendor yang lain,” tegas Isroil.
Ditegaskannya, vendor nakal dan bermain main dalam pelaksanaan proyek hunian sementara (Huntara) dipastikan akan diputuskan kontraknya.
Di sisi lain Isroil menyampaikan kepada masyarakat bahwa mengaku BNPB tidak akan membatasi jumlah pembangunan Huntara untuk korban bencana di Aceh Timur. Pembangunan akan dilakukan sesuai dengan data yang masuk dan telah diverifikasi.
“Jika masih ada masyarakat korban bencana yang belum terdata, maka masih terbuka peluang masuk dalam pendataan selanjutnya dan akan dibangunkan Huntara,” ungkapnya.
Aentenews by Farid Ismullah.
