Banda Aceh (Aentenews) – Para ulama Aceh yang berkumpul di Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh, Ahad, mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menetapkan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, serta Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sebagai Darurat Bencana Nasional.
Desakan tersebut sebagai salah satu butir rekomendasi yang dilahirkan dalam Muzakarah Ulama Aceh 2025 yang berbarengan dengan doa bersama untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh yang diadakan di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.
Penetapan tersebut dinilai penting untuk mempercepat penanganan korban, pemulihan infrastruktur, serta membuka akses bantuan kemanusiaan internasional secara terkoordinasi dan akuntabel.
Selain itu, para ulama di Aceh juga sepakat mendorong Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf (Mualem), bersama Bupati dan Wali Kota se-Aceh agar menyusun blueprint (peta jalan) pembangunan Aceh pasca-bencana yang terintegrasi, berorientasi pada mitigasi bencana, pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat serta perlindungan lembaga pendidikan dan rumah ibadah.
Para ulama juga turut mendorong pemerintah daerah untuk merevisi anggaran guna menyesuaikan kebutuhan penanganan banjir dan longsor. Pemerintah pusat pun diminta memberikan perhatian serius melalui dukungan anggaran serta langkah strategis jangka pendek dan panjang secara objektif dan proporsional sesuai tingkat kedaruratan.
Dalam rekomendasi lainnya, ulama menekankan pentingnya transparansi dan amanah dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, serta penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana.
Masyarakat Aceh juga diimbau memperkuat solidaritas sosial, menjaga etika bermedia dan bersosial di tengah musibah, serta menghindari fitnah dan provokasi.
Sebagai bagian dari ikhtiar spiritual, para ulama mengajak seluruh masyarakat untuk menghidupkan masjid, baik di wilayah terdampak maupun tidak terdampak bencana, melalui doa bersama, ibadah, serta kegiatan sosial-keagamaan guna menguatkan ketahanan spiritual masyarakat Aceh.
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali, mengungkapkan bahwa banyak permohonan datang dari berbagai tokoh masyarakat, khususnya tokoh intelektual dan kalangan non-politik, agar MPU Aceh menghimpun para ulama untuk bersama-sama menyuarakan sikap terkait dengan penanganan bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Aceh.
Ulama yang akrab disapa Abu Sibreh ini menyebutkan bahwa para tokoh tersebut berharap ulama dapat bersatu memberikan masukan dan dorongan kepada pemerintah pusat, terutama agar lebih serius dan cepat dalam merespons bencana yang terus terjadi di berbagai daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Abu Sibreh menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf (Mualem), serta para kepala daerah yang dinilai telah bekerja keras membantu masyarakat terdampak bencana.
Ia menegaskan bahwa menangisnya para kepala daerah di Aceh dalam menangani dampak bencana bukan tanda “cengeng” atau “menyerah dalam keputusasaan”, tetapi sebuah pengakuan jujur atas keterbatasan manusia di hadapan kuasa alam dan besarnya penderitaan rakyat yang mereka pimpin.
“Penyerahan kepada pemerintah pusat bukan berarti putus asa atau tidak bekerja. Itu adalah bentuk pengakuan bahwa dalam kondisi tertentu, bencana yang begitu besar tidak mampu ditangani sendiri oleh daerah, sehingga membutuhkan kehadiran dan bantuan dari pemerintah pusat,” ungkap Abu Sibreh.
Ia mencontohkan situasi di lapangan saat bencana terjadi, ketika derasnya air bercampur batu dan material lainnya membuat masyarakat tidak dapat saling membantu. Dalam kondisi seperti itu, menurutnya wajar jika pemerintah daerah meminta bantuan lebih besar dari pemerintah pusat.
Melalui Muzakarah Ulama Aceh 2025, hasil rekomendasi dari ulama ini diharapkan dapat menjadi penyejuk dan penyemangat bagi Pemerintah Aceh, sekaligus menjadi ‘ketukan hati’ bagi pemerintah pusat agar memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam penanganan bencana.
Muzakarah dihalaman Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh itu diikuti oleh sejumlah ulama besar Aceh, diantaranya Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk H Faisal Ali (Abu Sibreh), Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Abu H Muhammad Ali (Abu Paya Pasi), Pimpinan Dayah Ummul Ayman Samalanga Tgk H Nuruzzahri Yahya (Waled Nu), Ketua PB HUDA Aceh Tgk H Anwar Usman SPd MM (Abiya Kuta Krueng), Ketua PB Insafuddin Aceh Drs H Muhammad Daud Hasbi MAg (Abi Daud Hasbi), Pimpinan Pesantren Riyadhus Shalihin Aceh Besar Tgk H Bustami MD.
Pimpinan Dayah Madinatuddiniyah Darul Ulumuddin Abdya Abu H Yazid Al-Yusufi, Guru Besar UIN Ar-Raniry Prof Dr Tgk H Warul Walidin Ak MA, Pimpinan Dayah Bustanul Ilmi Aceh Timur Tgk H Zainuddin Abdullah (Abu Sarah Teubee), dan Pimpinan Dayah Darul Huda Aceh Timur Abi H Muhammad Ja’far (Abi Lueng Angen), serta para imam masjid dan para tokoh agama Aceh.
Selain itu, insan pemerintah, para imam masjid, para Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam di Aceh, tokoh akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, para jamaah, turut hadir membersamai ulama Aceh bermusyawarah di Masjid Raya Baiturrahman.Zul//Redaksi.
