Banda Aceh (Aentenews) – Delegasi Kedutaan Besar (Kedubes) Selandia Baru untuk Indonesia, menemui Wakil Gubernur Aceh Fadhulullah, dan sejumlah isu ikut dibahas dalam pertemuan tersebut pada Selasa (23/9) di Banda Aceh.
Kunjungan delegasi Kedubes Selandia Baru yang dipimpin oleh Deputy Head of Mission, Giselle Larcombe, itu dalam rangka mempererat hubungan diplomatis sekaligus membuka peluang kerja sama di berbagai sektor strategis.
Pada kesempatan itu, delegasi Kedubes Selandia Baru juga membahas perkembangan politik, sosial, dan ekonomi Aceh, khususnya pasca dua dekade penandatanganan MoU Helsinki.
Wagub Fadhlullah menyampaikan bahwa Aceh telah berhasil menjaga perdamaian selama 20 tahun terakhir. Menurutnya, hal itu merupakan bukti nyata komitmen masyarakat Aceh terhadap perdamaian.
Ia berharap komitmen ini juga menjadi dorongan bagi pemerintah pusat dalam menuntaskan implementasi poin-poin MoU Helsinki secara menyeluruh.
Selain menyoroti perdamaian, Wagub Fadhlullah juga memaparkan perkembangan positif di Aceh, mulai dari meningkatnya jumlah wisatawan dalam enam bulan terakhir hingga melimpahnya potensi sumber daya alam dan hasil perkebunan seperti kopi, nilam, dan kelapa sawit.
Ia menyampaikan bahwa Aceh membuka peluang investasi, khususnya di sektor pelabuhan, agar hasil alam tersebut dapat diekspor secara langsung sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sebenarnya Aceh ini sangat kaya. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, kami membuka peluang investasi selebar-lebarnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Wagub Fadhlullah.
Dalam kesempatan yang sama, First Secretary (Political), Emma Harman, turut membahas isu toleransi di Aceh. Menanggapi hal tersebut, Wagub Fadhlullah menegaskan bahwa masyarakat Aceh memiliki tingkat toleransi yang tinggi dan mampu hidup rukun dalam keberagaman terlepas dari perbedaan yang ada.
Sementara itu, Representative of New Zealand Police, Tim Chao, menanyakan pandangan Aceh terhadap isu pengungsi di tengah dinamika global yang semakin meningkat akibat konflik yang terjadi.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Dedy Yuswadi, menyampaikan Aceh telah berpengalaman menampung pengungsi sejak 2015. Ia mengakui, meski sesekali muncul gesekan karena perbedaan budaya yang ada, masyarakat Aceh tetap dikenal terbuka dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Turut hadir pada pertemuan tersebut Kepala Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin serta Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Aceh, Zaini Zubir.
Sumber : Humas Aceh
