foto Dok Humas Biro Adpim Setda Aceh
Banda Aceh (Aentenews) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menyatakan komitmen legislatif untuk mengawal langsung penanganan bencana di Aceh.
Ia bahkan menyampaikan rencana DPR RI untuk berkantor di Aceh guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal.
“Kami akan berkantor di Aceh dan meminta kementerian serta lembaga juga menempatkan perwakilan di sini agar penanganan bencana bisa dimonitor langsung,” kata Dasco dalam rapat pemulihan pascabencana Aceh di Hotel Daka, Banda Aceh, 30 Desember 2025.
Rapat strategis tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah pimpinan DPR RI beserta anggota DPR RI lainnya, jajaran Menteri terkait, KSAD Maruli Simanjuntak, unsur Forkopimda Aceh serta Bupati yang daerahnya terdampak bencana.
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, sapaan akrab Mualem menegaskan bahwa pemulihan Aceh membutuhkan dukungan kuat dan nyata dari Pemerintah Pusat.
Mualem berterima kasih kepada DPR RI dan para Menteri yang dinilainya telah menunjukkan perhatian serius terhadap Aceh pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November lalu.
Pemerintah Aceh tidak tinggal diam menghadapi bencana. Mualem mengatakan langkah cepat telah dilakukan dengan menetapkan status darurat bencana tingkat provinsi serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak di berbagai daerah.
“Pemerintah Aceh sudah bergerak cepat. Namun kami menyadari, pemulihan pasca bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada daerah. Aceh membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah pusat,” tegas Mualem.
Ia menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar seluruh program pemulihan berjalan cepat, terarah, dan tepat sasaran.
Fokus utama, kata Mualem, adalah perbaikan infrastruktur vital serta penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turut menambahkan, perlunya kebijakan khusus bagi daerah terdampak bencana, terutama terkait pencairan dana desa, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya. Ia menilai kondisi pascabencana membuat sejumlah mekanisme normal tidak dapat diterapkan seperti di daerah lain.
Selain itu, Wagub juga mengusulkan agar anggaran pembangunan rumah baru bagi korban banjir yang rumahnya rusak berat di Aceh ditambah menjadi Rp98 juta. Jumlah tersebut mengacu pada anggaran rumah layak huni yang dibangun Pemerintah Aceh selama ini. //Redaksi.
