Foto Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
Jakarta (Aentenews) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan pemerintah memperkuat operasi satgas darat sebagai ujung tombak utama dalam menghadapi puncak risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi berlangsung pada Agustus-November 2026.
Penguatan operasi satgas darat itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dan dihadiri Kepala BNPB, Suharyanto di di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Rapat koordinasi turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, serta perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Polri, dan TNI.
Rakor membahas perkembangan penanganan karhutla di sejumlah wilayah sekaligus memperkuat langkah antisipasi menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026.
Berdasarkan prakiraan BMKG, risiko tinggi karhutla meluas terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kondisi tersebut membutuhkan penguatan pemantauan, pencegahan dan kesiapsiagaan, khususnya di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Hingga 9 Agustus 2026, luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas tercatat sekitar 48.889,69 hektare. Luasan terbesar berada di Kalimantan Barat sekitar 28.680,47 hektare, disusul Riau 15.551,76 hektare, Kalimantan Tengah 3.069,52 hektare, Sumatera Selatan 664,87 hektare, Jambi sekitar 540 hektare, dan Kalimantan Selatan 383,07 hektare.
Dalam rakor, pemerintah menekankan penguatan operasi satgas darat sebagai ujung tombak utama penanganan karhutla. Hal ini dilakukan mengingat pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sangat bergantung pada ketersediaan awan hujan dan diperkirakan belum dapat berjalan optimal hingga akhir Agustus.
“Operasi udara sifatnya membantu. Ketika tidak ada awan hujan, OMC tidak dapat dilakukan. Dalam kondisi seperti itu, operasi darat menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan api di lahan gambut benar-benar padam,” ujar Kepala BNPB.
BNPB telah melaksanakan OMC di enam provinsi prioritas dan terus menyiagakan pesawat untuk melakukan penyemaian ketika kondisi awan memungkinkan. Setiap terdapat pertumbuhan awan yang memenuhi kondisi untuk OMC, operasi akan segera dilaksanakan.
Operasi udara tetap disiagakan sebagai kekuatan pendukung operasi darat. Saat ini telah tergelar 35 unit armada yang terdiri dari 12 helikopter atau pesawat patroli, 21 helikopter water bombing, dan dua pesawat OMC. BNPB juga mengupayakan penambahan delapan unit helikopter water bombing untuk memperkuat operasi penanganan karhutla.
“Water bombing merupakan dukungan terhadap operasi darat. Terutama di lahan gambut, setelah dilakukan pemboman air, pasukan darat tetap harus melakukan penyisiran dan pemadaman untuk memastikan api benar-benar padam,” jelas Kepala BNPB.
Penguatan satgas darat terus dilakukan di enam provinsi prioritas. Di Riau, sebanyak 17.854 personel gabungan telah dikerahkan untuk operasi pemadaman dan pendinginan. BNPB juga mendukung operasi satgas darat dengan tiga unit kendaraan operasional dan 100 unit alat komunikasi. Operasi udara didukung dua unit patroli udara dan lima helikopter water bombing.
Sumatera Selatan mengerahkan 11.567 personel, Jambi 5.818 personel, Kalimantan Barat 1.410 personel, Kalimantan Tengah 10.700 personel, dan Kalimantan Selatan sebanyak 770 personel dengan 219 personel dalam status siaga.
BNPB akan memberikan dukungan tambahan secara terbatas sesuai kemampuan pemerintah pusat, antara lain berupa selang panjang untuk menjangkau sumber air, pompa jinjing, flexible tank, sumur bor dangkal, serta dukungan uang harian atau uang saku bagi personel yang bertugas langsung di lapangan.
Dukungan alat berat juga dapat diberikan untuk mendukung pelebaran kanal gambut, pembuatan embung maupun sodetan sebagai bagian dari upaya pengendalian dan pencegahan karhutla.
Pemerintah daerah juga diminta memastikan kesiapan pasukan darat, sarana prasarana, serta mekanisme pengerahan sumber daya apabila terjadi kebakaran. Kesiapsiagaan tersebut penting mengingat operasi udara tidak dapat menjadi satu-satunya strategi penanganan, terutama ketika kondisi atmosfer tidak mendukung pelaksanaan OMC.
“Kita belajar dari kejadian tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, jangan menunggu kebakaran meluas. Kesiapsiagaan harus diperkuat sejak sekarang melalui pencegahan, operasi darat, operasi udara, dan penegakan hukum,” pungkas Kepala BNPB.
Aentenews by Ampelsa
