Banda Aceh (Aentenews) – Wacana tentang pembangunan terowongan Geurutee mencuat beberapa tahun lalu, atau pada masa Aceh dipimpin Gubernur dr Zaini Abdullah yang berpasangan dengan Wagub Muzakir Manaf di periode 2012-2017.
Bahkan ketika itu, menyatakan “Terowongan Geurute” sebagai prioritas guna mengatasi isolasi dan memperlancar transportasi dari Kota Banda Aceh ke pesisir pantai barat dan selatan provinsi ujung paling barat Indonesia itu.
Dengan harapan ketika itu, wacana pembangunan terowongan yang menembus gunung dan bukit di perbatasan antara Lhong di Kabupaten Aceh Besar hingga ke Lamno Aceh Jaya itu dapat mengantikan jalan gunung yang sempit, curam, dan rawan longsor.
Namun, harapan Pemerintah Aceh yang khabarnya telah diusulkan ke Presiden Jokowi ketika itu tidak terealisasi hingga jabatan Zaini Abdullah sebagai gubernur berakhir.
Selain untuk memangkas waktu perjalanan, keberadaan “Terowongan Geurutee” itu dianggap penting karena akan mengurangi risiko korban jiwa sebagai dampak kecelakaan, termasuk bencana tanah longsor dan pohon tumbang saat hujan dan angin di kawasan Gunung Geurute.
Dalam beberapa hari ini, soal wacana pembangunan “Terowongon Geurutee” kembali mencuat dan menjadi bahan diskusi kecil masyarakat di warung-warung kopi. Ada yang optimistis dengan argumentasi masing-masing, meski juga ada yang pesimis hanya program “cet langet”.
Namun dari kedua pandangan yang berbeda itu, ada khabar yang sedikit menyenangkan namun penuh harapan tak sekedar peninjauan sejumlah pejabat di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas ke kawasan gunung Geurutee, belum lama ini.
Press rilis didistribusikan humas Biro Adpim Setda Aceh, menulis Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menurunkan tim untuk meninjau lokasi rencana pembangunan Terowongan Paro–Kulu–Geurutee di wilayah barat Aceh.
Respon cepat ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada Pemerintah Pusat untuk menghadirkan solusi infrastruktur yang lebih aman dan efisien bagi masyarakat pengguna jalan lintas barat-selatan Aceh.
Kunjungan tim Bappenas ke Geurutee di perbatasan Kabupaten Aceh Besar – Aceh Jaya pada 20 Oktober 2025 itu menjadi sinyal kuat kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh terhadap pembangunan infrastruktur strategis tersebut. Pemerintah berkomitmen melaksanakan pembangunan terowongan di Geurutee serta perbaikan geometrik ruas Paro dan Kulu secara paralel.
Dalam peninjauan itu dihadiri Mustaqim selaku Ketua Tim 1 dan anggota dari Direktorat Kedeputian Bidang Infrastruktur dan Direktorat Pembangunan Indonesia Barat, Kedeputian Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Kepala BPJN Aceh Heri Yugiantoro, ST, MT mewakili Kementerian Pekerjaan Umum bersama jajaran.
Sementara mewakili Pemerintah Aceh dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Ir Mawardi, ST serta perwakilan Pemkab Aceh Jaya yang diwakili Kadis PUPR Heri Etika dan tim.
Pertemuan di lapangan menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi dan percepatan tahapan pembangunan, mulai dari identifikasi izin, pembebasan lahan, hingga penyusunan dokumen perencanaan. Semua pihak menyatakan komitmennya untuk bekerja sesuai kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Dinas PUPR Aceh, Mawardi, menjelaskan berdasarkan keterangan Ketua Tim dari Bappenas dalam waktu dekat melalui Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan lanjutan kajian teknis pembangunan terowongan dan perbaikan geometrik di Paro–Kulu.
Selanjutnya, sekembali dari kunjungan ini, tim tersebut akan melakukan diskusi guna menyiapkan langkah-langkah percepatan pembangunan terowongan Geurutee.
Mawardi juga menyampaikan keprihatinan Gubernur terhadap tingginya angka kecelakaan di ruas Paro, Kulu dan Geurutee. Karena itu, pembangunan terowongan dinilai menjadi kebutuhan mendesak, bukan hanya untuk alasan keselamatan.
Selain juga pembangunan terowongan Geurutee itu sesuai harapan Gubernur Aceh dalam mendukung pemerataan ekonomi serta konektivitas antarwilayah, sejalan dengan visi pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan terowongan, waktu tempuh antarwilayah akan berkurang signifikan, biaya logistik menurun, serta mobilitas barang dan jasa menjadi lebih efisien,” sebutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPJN Aceh, Heri Yugiantoro, menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti tahapan teknis sesuai hasil koordinasi bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
“Tentu kajian akan dilakukan untuk mendapat konstruksi yang ideal, berkualitas dan efisien, agar desain terowongan yang akan dibangun nantinya memenuhi standar keamanan tinggi sekaligus memberikan nilai manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujar Heri.
Menurutnya, kehadiran terowongan akan mendampak ke waktu tempuh dari Banda Aceh ke Aceh Jaya. Segmen jalan Paro-Kulu dari yang dulunya bisa berjarak sepanjang 13 km lebih, nantinya bisa menjadi 6 km dan segmen Geurutee dari 8 km lebih akan menjadi 2,7 km.
Selain meninjau aspek teknis, tim Bappenas juga membahas skema pembiayaan proyek, yang akan segera dikonsultasikan dengan pimpinan di Jakarta. Sejumlah opsi tengah dipertimbangkan, seperti pembiayaan melalui pinjaman luar negeri, skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha), maupun APBN murni.//Redaksi
