Meulaboh (Aentenews) – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, meminta Pemkab setempat agar berinovasi dalam menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) serta memperkuat pegawasan sehingga tidak terjadi kebocoran dalam penerimaan daerah.
“Kami mengingatkan Pemkab agar mengantisipasi berkurangnya Dana Otonomi Khusus Aceh dengan meningkatkan PAD Aceh Barat,” kata Juru Bicara Fraksi PAN DPRK Aceh Barat, Ramli SE di Meulaboh, 14 Juli 2026.
Dalam sidang paripurna itu, di sektor perkebunan, Fraksi PAN menyoroti informasi adanya sejumlah pabrik kelapa sawit yang membeli tandan buah segar (TBS) di bawah harga yang ditetapkan Pemerintah Aceh.
Fraksi PAN juga menerima laporan terkait dugaan pembayaran upah pekerja di bawah standar serta penggunaan tenaga kerja dari luar daerah.
Sebagai tindak lanjut, Ramli menyampaikan Fraksi PAN akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah pabrik kelapa sawit di Aceh Barat.
“Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran, kami mendorong pemerintah daerah mengambil langkah sesuai aturan, termasuk mengevaluasi izin operasional perusahaan,” ujarnya.
Konflik Lahan dan Plasma
Selain persoalan harga kelapa sawit, Fraksi PAN juga meminta pemerintah mempercepat penyelesaian kebun plasma sekitar 500 hektare yang menjadi hak masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah juga didorong segera memfasilitasi penyelesaian konflik tumpang tindih lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Aceh Barat.
Ramli menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBK bukan hanya persoalan administrasi, tetapi harus menjadi momentum untuk memastikan setiap anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik harus menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat,” pungkasnya.//Aentenews by RIO.
