DPRK Aceh Barat dorong CSR perusahan bangun rumah layak huni
Aceh Barat (Aentenews) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat mendorong perusahaan yang beroperasi di daerah itu untuk membangun rumah layak huni bagi masyarakat melalui dana CSR.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRK bersama sejumlah perusahaan di Aceh Barat pada Selasa (11/11), di ruang rapat gabungan DPRK Aceh Barat.
Rapat tersebut membahas pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Rapat dipimpin Ketua DPRK Aceh Barat, Hj Siti Ramazan, atau yang akrab disapa Dekti.Ia menegaskan bahwa DPRK mendorong seluruh perusahaan di Aceh Barat agar mengalokasikan dana CSR-nya untuk membantu program pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.
“DPRK Aceh Barat menginginkan setiap perusahaan berkontribusi nyata melalui dana CSR, khususnya membangun rumah layak huni bagi warga miskin. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial dan amal ibadah yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dekti.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan komitmen beberapa perusahaan yang siap menyalurkan bantuan CSR-nya dalam bentuk pembangunan maupun rehabilitasi rumah layak huni. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sekitar 43 unit rumah baru dan 32 unit rumah rehab yang akan dibangun melalui kerja sama dengan sejumlah perusahaan.
Beberapa di antaranya yakni PT Mitra berkomitmen membangun 25 unit rumah, PT AJB sebanyak 2 unit dengan rencana tambahan 3 unit, PT IPE 1 unit, PT Nirmala 1 unit, PT Megalanic Garuda Kencana 5 unit rumah baru dan 25 unit rehab, PT Monjambe 5 unit, PT Sapta Jaya Sentosa Abadi 2 unit, PT Gading Bakti 1 unit, serta PT PAL yang memberikan 7 unit rumah rehab.
Ketua DPRK Aceh Barat mengapresiasi partisipasi aktif perusahaan yang telah menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat setempat. Ia berharap langkah ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRK, dunia usaha, dan masyarakat.
“Rapat ini bukan hanya tentang angka dan komitmen, tetapi tentang niat bersama untuk membangun Aceh Barat yang lebih baik, mandiri, dan berkeadilan sosial. Semoga program CSR ke depan dapat dijalankan secara transparan, efektif, dan tepat sasaran,” tutup Dekti.
Rapat dengar pendapat ini menjadi tonggak penting dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan dana CSR di Aceh Barat agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup warga melalui penyediaan hunian yang layak.//RIO




