Mendagri Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi dengan agenda Pengecekan Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pascabencana di Wilayah Sumatra secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (9/1). (Foto : Aentenews/HO-Puspen Kemendagri).
Banda Aceh (Aentenews) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kebut verifikasi lanjutan terkait kondisi terkini 52 kabupaten se Sumatera terdampak bencana banjir dan longsor.
Dalam rilis Puspen Kemendagri yang diterima di Banda Aceh, menyebutkan verifikasi tersebut dibahas Mendagri Tito Karnavian bersama 52 kepala daerah atau pejabat terkait di Jakarta, Jumat (9/1).
Mendagri menambahkan verifikasi itu merupakan tindak lanjut dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Presiden Prabowo Subianto menunjuk langsung Mendagri Tito sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) untuk pemulihan bencana tersebut.
“Rapat ini adalah untuk kita bersama melakukan pengecekan tentang daerah-daerah mana yang sudah mendekati normal, belum normal, sehingga perlu kita berikan atensi.
Artinya, daerah yang belum normal ini ya kita akan garap,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi dengan agenda Pengecekan Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pascabencana di Wilayah Sumatra secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam rapat itu, sebanyak 52 kepala daerah atau pejabat terkait melaporkan kepada Mendagri kondisi terkini di daerah masing-masing.
Hal itu meliputi aktivasi penyelenggaraan pemerintahan, data kerusakan infrastruktur pendidikan, akses, hingga kondisi ekonomi.
Mendagri menekankan, saat ini pemerintah dengan melibatkan kementerian/lembaga, serta pihak terkait lainnya terus bekerja keras untuk pemulihan pascabencana.
Melalui data yang diperoleh pada rapat ini, tambah dia, pemerintah akan melakukan intervensi melalui langkah-langkah teknis dan setidaknya, terdapat tiga klasifikasi kondisi daerah, di antaranya normal, mendekati normal, dan belum normal.
“Saya berusaha untuk melihat, mencoba untuk membuat semacam patokan, benchmark tentang normalitas.
“Normalitas ini ada diukur dari pemerintahan serta situasi masyarakat,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, setidaknya terdapat lima variabel dalam mengukur normalitas suatu daerah pascabencana. Hal ini meliputi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik yang berlangsung normal, akses jalan yang dapat dilalui masyarakat, geliat perekonomian masyarakat, serta rumah ibadah yang dapat difungsikan dengan baik.
Mendagri menambahkan, selain menjadi acuan strategi pemulihan, data ini juga akan disampaikan kepada jajaran kementerian/lembaga terkait pada rapat lanjutan yang akan digelar di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Rapat itu direncanakan bakal dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta jajaran Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI.
“Kita betul-betul bekerja berbasis data. Ini nanti akan menentukan di mana nanti Satgas ini kekuatannya akan dibawa ke mana.
Mana [daerah] yang hanya tinggal dipoles, dibantu, nggak terlalu berat, mana yang kira-kira semua kekuatan akan kita tumpahkan ke situ, kira-kira gitu,” tandasnya.
Turut hadir pada rapat tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran pejabat di lingkungan BPS dan Kemendagri.
Hadir pula secara virtual, Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Satgas, jajaran kepala daerah dan pejabat terkait di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar.//Aentenews by Ampelsa.
