Revitalisasi Tambak Garam Terdampak Bencana di Aceh Tidak Hanya Sebatas Wacana
Banda Aceh (Aentenews) – Wacana revitalisasi tambak garam yang diusung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 miliar merupakan angin segar bagi masyarakat pesisir pantai Aceh terutama bagi petani garam lokal yang terdampak bencana.
“Rencana ini bukan sekadar soal perbaikan fasilitas fisik, melainkan momentum transformasi manajemen sehat dan sejahtera bagi para petani dan pengusaha garam lokal menuju industrialisasi produk garam,” kata Ketua Asosiasi Industri Garam Aceh, T. Tansri Jauhari, di Banda Aceh, Senin (9/2/2026)
Dikatakannya, terdapat sebanyak 413 petani garam lokal di Aceh yang terdampak bencana alam banjir dan saat ini mereka berjuang untuk pulih dari keterpurukan ekonominya.
Paskabanjir bandang, produksi garam lokal anjlok hingga menyebabkan stok garam menipis dan kelangkaan pasokan bahan baku sampai 50 persen di tingkat konsumen dan selain harga garam juga melonjak mencapai 25 persen dari Rp 9.000 per kilogram menjadi Rp 12.000 per kilogram.
Terkait rencana revitalisasi usaha garam di Aceh, Tansri menyatakan akan ada beberapa wilayah perbaikan lahan yang jumlahnya seluas 37,18 hektar milik petani garam lokal. Intinya, ada perubahan mendorong migrasi teknologi dari metode usaha garam rebus tradisional (yang boros kayu bakar) menuju sistem tunnel yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Selama ini, katanya, jatuh bangun para petani dan pengusaha garam local, disebabkan fasilitas sarana dan prasarana produksi yang belum mendukung dan masih mengandalkan system tradisional.
Langkah perubahan itu perlu dilakukan dan jika terjadi penundaan program revitalisasi usaha petani garam local, dampaknya akan memperpanjang ketergantungan Provinsi Aceh dari sisi kebutuhan bahan baku garam yang tercatat sekitar 80 persen dipasok dari luar Aceh.
Rumah Garam Aceh mengharapkan kepada Pemerintah Aceh agar perlu mengeluarkan satu kebijakan yang memihak kepada petani garam lokal serta dapat berfokus untuk pengembangan semua kluster usaha petani garam lokal di sepanjang bibir pantai Aceh yang meliputi : Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, dan Aceh Barat Daya.
Sinergitas Program Garam Aceh untuk Petani Garam Aceh umumnya mempunyai semangat juang yang cukup besar, namum perlu mendapat perhatian dari banyak sisi, penguatan sumber daya manusia, penambahan fasilitas sarana dan prasarana serta yang paling utama adalah akses modal yang selama ini belum tersentuh dengan baik, baik dari pemerintah maupun dukungan keuangan dari pihak perbankan yang ada di Aceh.
“Pemerintah juga harus menyiapkan regulasi dan memfasilitasi sarana dan prasana serta akses permodalan dan pemasaran, sedangkan swasta turut serta dalam penyerapan hasil produksi dan pengolahan garam,” kata Tansri Jauhari yang juga sebagai Ketua Rumah Garam Aceh (RGA).
Rumah Garam Aceh (RGA) sangat mengharapkan kepada pemerintah pusat agar bisa menghadirkan pabrik garam yang berstandar produksi SNI dan bisa memenuhi kebutuhan garam lokal dan mendukung kebutuhan garam nasional.
Selain itu, para petani garam lokal Aceh juga membutuhkan dukungan permodalan dari Kementerian UKM Republik Indonesia melalui dana bergulir atau dana stimulan sebagai penyokong awal modal usaha. Hingga saat ini petani garam aceh belum tersentuh secara penguatan modal.
Kita memimpikan hadirnya Pabrik Garam Aceh berstandar SNI yang mampu mencukupi kebutuhan garam lokal dan nasional. Dengan dukungan dana sejumlah Rp 25 miliar dan sinergi lintas sektoral, kejayaan garam lokal aceh bukan lagi sekadar impian, melainkan masa depan yang nyata.
Aentenews by Ampelsa.
