Jakarta (Aentenews) Badan Gizi Nasional (BGN) berupaya memperluas jangkauan program layanan Makanan Bergizi Gratis di wilayah aglomerasi, sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih membutuhkan penguatan layanan.
“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk pemerataan manfaat program agar benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” kata Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, dalam Konferensi Pers di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6/2026).
Konferensi pers tersebut menjadi momentum konsolidasi awal jajaran pimpinan baru BGN dalam menyusun arah kebijakan dan langkah strategis pelaksanaan program MBG ke depan.
Untuk memperluas jangkauan layanan tersebut, BGN menyiapkan berbagai skema implementasi MBG yang lebih adaptif di wilayah 3T. “Pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata melalui pembangunan fasilitas baru, tetapi juga dengan mengoptimalkan sarana yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas yang memenuhi persyaratan operasional program,” tambahnya.
Ia mengatakan, BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk badan usaha milik negara, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, dan berbagai pihak lainnya yang ingin berpartisipasi dalam mendukung perluasan layanan MBG di wilayah yang membutuhkan.
Badan Gizi Nasional juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan tata kelola, efisensi anggaran, penajaman sasaran penerima manfaat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
Menurut Nanik, salah satu fokus BGN saat ini adalah memastikan setiap anggaran dan sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan dampak yang optimal bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” ujar Nanik.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, BGN melakukan penataan kembali berbagai aspek pelaksanaan program. Langkah yang dilakukan meliputi refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas, moratorium sementara pembangunan dapur baru, serta optimalisasi dapur yang telah beroperasi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan. Melalui langkah tersebut, BGN ingin memastikan setiap makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar gizi dan keamanan yang baik.
“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” katanya.
Aentenews by Ampelsa.
