Banda Aceh (Aentenews) – Sebanyak 647 kepala keluarga (KK) yang kehilangan rumahnya akibat bencana banjir November 2025 di daerah pedalaman Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh berharap kepastian dari pemerintah untuk percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap),
Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan, menyampaikan harapan tersebut kepada pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang terdampak parah akibat bencana banjir.
Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Dalan Negeri , Tito Karnavian yang juga Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana Sumatera dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Banda Aceh, Selasa (9/6/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., serta dihadiri Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan para bupati serta wali kota se-Aceh.
Dalam paparannya di hadapan Menteri Dalam Negeri dan peserta rapat, Teuku Raja Keumangan menjelaskan bahwa bencana banjir melanda tiga kecamatan di Kabupaten Nagan Raya. Namun, dampak paling berat terjadi di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang berada di kawasan pegunungan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tengah.
“Di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, dari empat desa yang ada, dua desa di antaranya mengalami kerusakan parah. Tercatat sebanyak 647 rumah warga harus dibangun kembali dalam bentuk hunian tetap. Untuk lokasi pembangunan, seluruh pertapakan lahan telah selesai disiapkan dan siap digunakan,” ujar Teuku Raja Keumangan.
Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi terakhir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkomitmen untuk segera memulai proses pembangunan fisik hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Selain persoalan hunian, Bupati Nagan Raya juga menyoroti kondisi sektor pendidikan di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang. Hingga saat ini, siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di fasilitas darurat akibat rusaknya sarana pendidikan yang terdampak banjir.
Diharapkan, kementerian/lembaga terkait dapat memberikan perhatian khusus dengan memprioritaskan pembangunan kembali gedung sekolah permanen agar proses pendidikan dapat berlangsung secara normal dan aman.
“Anak-anak kita masih belajar di sekolah darurat. Kami berharap pembangunan sekolah permanen dapat segera direalisasikan sehingga aktivitas pendidikan kembali berjalan normal,” pintanya.
Selaian persoalan huntap dan fasilitas pendidikan, Bupati Teuku Raja Keumangan juga melaporkan kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan serius di Kecamatan Darul Makmur, jembatan rangka baja sepanjang sekitar 200 meter di Desa Alue Waki hancur total akibat diterjang banjir.
“Kerusakan jembatan tersebut menyebabkan sekitar 150 kepala keluarga yang bermukim di dua dusun seberang sungai terisolasi dari akses utama. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, termasuk akses pendidikan dan perekonomian,” ungkapnya.
Saat ini lanjutnya, anak-anak sekolah dan para petani kelapa sawit terpaksa menggunakan perahu kecil untuk menyeberangi sungai yang berarus deras. Selain berisiko terhadap keselamatan jiwa, kondisi tersebut juga menyebabkan meningkatnya biaya transportasi dan distribusi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik masyarakat.
Aentenews by Ampelsa.
