Banda Aceh (Aentenews) – Gubernur Aceh Muzakir Manaf, sapaan akrab Mualem menginstruksikan kepada bupati dan walikota se Aceh untuk siap siaga potensi bencana hidrometeorologi.
“Ini penting sebagai langkah dan strategi mitigasi risiko bencana dan upaya menyelamatkan masyarakat dari dampak yang lebih luas,” katanya melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA di Banda Aceh, Rabu malam.
Selain itu, Mualem juga menginstruksikan kepala daerah untuk mengambil langkah -langkah. Pertama segera memetakan daerah rawan bencana hidrometeorologi berdasarkan dokumen kajian risiko bencana, kontingensi, rekayasa cuaca.
Selanjutnya mengoptimalkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) serta menyiagakan sumber daya perangkat daerah, masyarakat dan dunia usaha guna antisipasi terjadinya bencana terutama di kawasan rawan bencana.
Kedua, mengaktifkan posko bencana dan melaksanakan apel kesiapsiagaan dengan melibatkan TNI, POLRI, BASARNAS, instansi vertikal, relawan kebencanaan dan unsur masyarakat lainnya serta mempublikasikan melalui media elektronik dan cetak.
Ketiga, melakukan pengendalian operasi dan penyiapan logistik sertaperalatan yang memadai untuk mendukung layanan penanggulangan bencana.
Keempat, melakukan pemantauan secara cermat dan berkelanjutan untuk mengetahui situasi terkini berdasarkan informasidari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), menyosialisasikan dan menyebarluaskan informasi berbasis data bencana yang dikeluarkan oleh BPBD dengan menggunakan media elektronik dan cetak,
Kelima, segera melakukan pemantauan untuk tindakan perbaikan infrastruktur serta normalisasi sungai sebagai upaya pengendalian banjir, rob dan tanah longsor.
Keenam, melakukan pertolongan cepat, pendataan jumlah korban, dan kerugian serta pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku.
Ketujuh, mngoptimalkan peran camat dalam penanggulangan bencana melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana. Delapan kepala daerah melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah masing-masing kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Aceh.
Kesembilan, salah satu dampak dari bencana banjir dan longsor adalah terganggunya arus transportasi dan sistem logistik masyarakata dan berdampak langsung pada ketersediaan bahan SEMBAKO di pasaran.
“Kami berharap semua pihak dapat berkoordinasi dalam hal kelancara distribusi logistik bagi masyarakat terdampak baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta dan personal,” kata Muhammad MTA.// Redaksi.
