Banda Aceh (Aentenews) – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan pascabencana banjir, termasuk pemberisihan lumpur dan rehabilitasi sawah melalui skema padat karya di provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar.
Langkah pembersihan lumpur ini dilakukan untuk bencana memulihkan aktivitas masyarakat serta memastikan fasilitas publik yang sempat terdampak banjir kembali berfungsi normal. Sementara rehabilitasi sawah dilakukan untuk menjaga pasokan beras dan mempercepat pemulihan kehidupan petani.
Siaran Pers Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Sabtu (28/3/2026) menjelaskan, berdasarkan data Satgas PRR 28 Maret, dari total 42.702 hektar sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi di tiga provinsi terdampak, sebanyak 991 hektare telah berhasil direhabilitasi, sementara sebanyak 5.333 hektare masih dalam proses penanganan.
“Lumpur ini menjadi problem yang paling utama di lowland (dataran rendah). Kita sudah mencatat merekap di mana saja titik-titiknya. Kita memiliki titiknya, jumlahnya lebih kurang 445 di tiga provinsi, kata Tito Karnavian,” kata Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian.
Rinciannya, Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan capaian jumlah lokasi terbanyak dari dari total 476 lokasi yang menjadi target pembersihan sebanyak 396 lokasi, Sumut, dari total 24 lokasi yang menjadi target pembersihan, sebanyak 20 lokasi telah berhasil dibersihkan, sementara sisanya masih dalam proses pengerjaan dan Sumbar sebanyak 29 lokasi terdampak telah tuntas dibersihkan.
Untuk sasaran rehabilitasi sawah, di provinsi Aceh dari luas 31.464 hektare yang menjadi sasaran rehabilitasi, sebanyak 42 hektare berhasil direhabilitasi, Sumut dari 7.336 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi, sebanyak 170 hektare berhasil direhabilitasi dan Sumbar dari 3.902 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi, sebanyak 779 hektare berhasil direhabilitasi.
Selain itu, Tito juga menegaskan pihaknya sedang berusaha menormalisasi sungai di tiga provinsi terdampak yang penuh dengan sedimentasi lumpur. Ia mengatakan normalisasi sungai sangat penting untuk mencegah banjir susulan dan mendukung irigasi untuk sawah dan tambak warga.
Sementara, Kepala Posko Wilayah Aceh sekaligus Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menjelaskan pembersihan lingkungan daerah terdampak bencana yang dilaksanakan akhir Maret 2026 melalui skema cash for work yang bertujuan dapat memberikan manfaat langsung bagi warga.
Dikatakannya, kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi diharapkan , selain percepatan perbaikan wilayah, juga dapat memberikan azas manfaat untuk membantu kebutuhan ekonomi warga terdampak setelah Lebaran.
“Warga yang terlibat langsung melalui cash for work ini dalam pemulihan lingkungan akan mendapatkan penghasilan . Setiap warga yang terlibat akan menerima uang lelah sebesar Rp 120.000 per hari dan uang makan sebesar Rp 45.000 per hari dengan pembayaran tunai di lapangan,” ucap Syafrizal.
Aenteness by Fari ismullah.
