Meulaboh (Aentenews) – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRK Aceh Barat meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat segera mengevaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset daerah, khususnya di sektor kesehatan. Sorotan utama diarahkan pada alat Cathlab senilai Rp11,4 miliar di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh yang disebut hingga kini belum memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PAN DPRK Aceh Barat, Ramli SE, dalam rapat paripurna pembahasan dan penetapan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2025, pada 14 Juli 2026.
Ramli mengatakan, Fraksi PAN tetap mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Namun, capaian tersebut harus dibarengi dengan perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Opini WTP bukan hanya sekadar penghargaan administratif, tetapi harus menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah benar-benar transparan, akuntabel, efektif, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Ramli dalam penyampaian pandangan fraksi.
Ia menyebutkan, Fraksi PAN meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan temuan BPK RI Perwakilan Aceh, baik yang bersifat administratif maupun yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
*Cathlab Rp11,46 Miliar Jadi Sorotan*
Dalam pandangan Fraksi PAN, salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah keberadaan alat Cathlab di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh yang dibeli pada 2018 dengan nilai Rp11.462.401.000.
Menurut Ramli, alat tersebut hingga kini belum optimal dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, alat tersebut dilaporkan mengalami kerusakan meskipun belum pernah digunakan untuk melayani pasien.
“Ini tentu menjadi pertanyaan besar. Bagaimana aset bernilai miliaran rupiah yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat justru belum dapat difungsikan,” ujarnya.
Atas kondisi itu, Fraksi PAN meminta Bupati Aceh Barat mengusulkan audit investigatif kepada BPKP Provinsi Aceh dan/atau BPK RI Perwakilan Aceh untuk memastikan penyebab persoalan tersebut.
Selain Cathlab, Fraksi PAN juga menyoroti sejumlah alat kesehatan lainnya seperti C-Arm, Biological Safety Cabinet, Automatic Urine Analyzer, Katarak Set, hingga Mikroskop Digital yang disebut belum dimanfaatkan secara maksimal dengan total nilai aset mencapai sekitar Rp13,05 miliar.
“Kami meminta Direktur RSUD Cut Nyak Dhien memberikan kepastian kapan seluruh peralatan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat,” tegas Ramli.//Aentenews by RIO.
