Foto Dok Satgas PP
Banda Aceh (Aentenews) – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengatakan pemerintah Aceh terus mengawal dan melakukan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk memastikan pemulihan jalan, jembatan, irigasi, dan infrastruktur pendukung lainnya pascabencana banjir terus dapat dipercepat sesuai kebutuhan daerah terdampak.
“Kami sudah rapat dengan Balai Sungai (BWS), balai jalan (BPJN), yang dari PU sedang berproses semua. Baik jalan maupun jembatan,” kata Fadhlullah di Banda Aceh, Rabu (8/9/2026)
Pada penanganan jembatan, Satgas Jembatan membangun 443 titik di berbagai wilayah Aceh. Dari jumlah tersebut, hampir 300 jembatan telah selesai dibangun dan kembali mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta akses menuju layanan pendidikan dan kesehatan.
“Alhamdulillah progresnya baik, saat ini hampir 300 jembatan yang dibangun di Aceh oleh Satgas Jembatan,” ujarnya.
Fadhlullah mengatakan pemulihan jalan dan irigasi juga terus berproses. Pekerjaan tersebut membutuhkan waktu karena dilakukan dengan memperhatikan kondisi lapangan, kebutuhan teknis, serta upaya agar infrastruktur yang dibangun lebih tangguh menghadapi risiko bencana.
Pemerintah Aceh memahami masih adanya keluhan masyarakat terhadap kondisi akses dan infrastruktur di sejumlah wilayah. Karena itu, koordinasi dan pengawalan pekerjaan terus diperkuat agar penanganan yang telah direncanakan segera memberikan dampak nyata bagi warga terdampak.
“Kami sadar masyarakat Aceh terus mengeluh tentang kondisi, situasi di lapangan. Rehab-rekon di Aceh ini dalam masa waktu tiga tahun 2026-2028, dan ini terus berproses,” katanya.\
Selain mengawal pekerjaan yang ditangani pemerintah pusat, Wakil Gubernur Aceh juga menginstruksikan daerah penerima tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dan bantuan keuangan agar mempercepat realisasi anggaran untuk penanganan pascabencana. Langkah tersebut dilakukan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian.
“Saya menginstruksikan kepada penerima anggaran TKD dan bantuan keuangan agar secepat mungkin merealisasikannya,” kata Fadhlullah.
Anggaran rehab-rekon Aceh pada 2026 mencapai Rp25,65 triliun. Porsi terbesar anggaran berada dalam kewenangan pemerintah pusat melalui 23 kementerian dan lembaga, sedangkan Rp1,652 triliun berada di bawah kewenangan Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten dan kota melalui TKD. Dari alokasi tersebut, sekitar Rp824 miliar dialokasikan untuk Pemerintah Aceh dan Rp827 miliar untuk kabupaten dan kota.
Aentenews by Ampelsa
