Banda Aceh (Aentenews) – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar aksi demonstrasi menuntut pemerintah serius dalam percepatan rehabilitasi dan reksontruksi pascabencana di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (10/9/2026).
Sekitar 400 mahasiswa membawa poster dan spanduk berhasil memasuki kantor Gubernur Aceh dengan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Aksi damai mahasiswa yang digelar di pelataran kantor Gubernur Aceh sekitar pukul 16.30 Wib itu menyuarakan beberapa tuntutan atas kondisi masyarakat Aceh pasca bencana banjir November 2025 yang pemulihannya dinilai berjalan lamban dan tehab rekon hanya terkesan simbolis.
“Hari ini kita datang menyuarakan suara korban bencana dan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah untukmempercepat rehabilitas dan rekonstruksi pascabencana ,” kata Korlap aksi, Ammar Malik Nabil.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mengkritik kinerja pemerintah apa yang telah dicapai dalam pemulihan setelah sembilan bulan pascabencana . Ribuan hunian tetap untuk korban bencana belum tuntas hingga saat ini dan selain infrastruktur jalan masih rusak di beberapa wilayah terdampak.
Mahasiswa juga mengritik kinerja Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi (PRR) pascabencana Sumatera dalam ha ini Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian bekerja lamban, sementara rakyat masih bergulat dengan lumpur dan ribuan rumah warga rusak dibiarkan lapuk tanpa kejelasan perbaikan.
Kondisi tersebut membuat warga belum memperoleh bantuan yang memadai serta belum merasakan kehadiran negara secara nyata dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Akibat lambatnya proses rehabilitasi inilah yang mendorong, BEM USK menyatakan harus turun ke jalan menyuara beberapa tuntutan, antara lain
1.Mendesak pemerintah Aceh untuk mempercepat progres rehab rekon dalam hal infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan pemulihan ekonomi masyarakat berdampak.
2. Mendesak pemerintah membuka rincian anggaran terkait progress rehab rekon di Aceh.
3. Mendesak pemerintah membangun infrastruktur dengan prinsip ketahanan bencana.
4. Mendesak pemerintah untuk melibatkan masyarakat dan mahasiswa dalam progress pelaksanaan progress rehab rekon di Aceh.
5. Mendesak pemerintah Aceh mengaudit perizinan industri ekstraktif di kawasan hutan dan DAS Aceh.
6. Mendesak pemerintah mempublikasi progress penanganan bencana yang telah berjalan dan akan berjalan secara berkala di Aceh.
Åksi demo yeng mengenakan baju almamater di kantor Gubernur itu diterima oleh Plt Sekda Pemerintah Aceh, Taufik . Ia menyatakan pemerintah membuka diri terhadap kritikan mahasiswa dan kami mengakui bahwa pemulihan aceh pascabencana berjalan lamban dan masih banyak fasilitas yang belum terselesaikan.
“ Kami akan berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam pemulihan bencana di Aceh agar secepat melakukan pemulihan dan selain kebutuhan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak,” katanya.damai
Aentenews by Ampelsa
