Dukungan anggaran pendidikan Rp5,60 triliun, Satgas PRR akui pemulihan tak bisa cepat
Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian di Posko Nasional Satgas PRR, Rabu (23/9/2026). Foto dok Satgas PRR.
Jakarta (Aentenews) – Pemerintah mengalokasikan dukungan anggaran sebesar Rp5,60 triliun untuk percepatan pemulihan sektor pendidikan terdampak bencana di provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyebutkan dukungan anggaran Rp5,60 triliun itu digunakan untuk lima program prioritas sektor pendidikan meliputi penanganan 4.922 sekolah sekolah terdampak bencana, kebutuhan relokasi 97 sekolah agar kegiatan belajar dapat berlangsung di tempat yang aman.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan besarnya jumlah sekolah terdampak dan perbedaan kondisi antardaerah membuat pemulihan membutuhkan waktu serta pengawalan yang konsisten.
“Karena memang tingkat kesulitannya tidak mudah dan mengingat banyaknya yang terdampak dan kecepatan penanganan juga berbeda-beda di tiap daerah, kita prediksi tidak akan bisa diselesaikan dalam waktu singkat,” kata Tito seusai rapat koordinasi di Posko Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Tapi, katanya, kita berusaha untuk secepat mungkin selesai agar proses belajar mengajar bisa kembali berlangsung dalam suasana ideal.
Lima program tersebut mencakup dukungan bagi guru dan tenaga kependidikan, revitalisasi sekolah, bantuan operasional pemulihan, penyediaan sarana pembelajaran, serta bantuan bagi peserta didik melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Penanganannya diarahkan untuk memulihkan ruang belajar sekaligus menjaga keberlanjutan pendidikan anak-anak terdampak.
Dukungan bagi tenaga pendidik menyasar 90.962 guru dengan alokasi Rp122,95 miliar. Bentuk dukungannya meliputi insentif, pelatihan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, serta pelatihan psikososial agar guru lebih siap mendampingi peserta didik selama masa pemulihan.
Pada sisi fasilitas, revitalisasi mencakup 3.132 sekolah dengan alokasi Rp3,03 triliun. Bantuan biaya operasional pemulihan diberikan kepada 822 sekolah. Sekolah yang progres pekerjaan fisiknya masih di bawah 50 persen akan mendapat pendampingan sesuai kendala di masing-masing lokasi.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp786,43 miliar untuk pemenuhan sarana pendidikan. Dari program tersebut, sebanyak 470.235 paket bantuan senilai Rp688,8 miliar telah direalisasikan, antara lain berupa meja dan kursi, peralatan laboratorium, serta buku pelajaran. Penyaluran berikutnya terus dikawal agar kebutuhan belajar tiba tepat waktu dan tepat sasaran.
Bagi peserta didik, anggaran PIP sebesar Rp1,15 triliun disiapkan untuk lebih dari 1,57 juta penerima. Bantuan ini ditujukan untuk membantu siswa melanjutkan pendidikan di tengah pemulihan keluarga dan sekolah mereka.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan persiapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada Oktober 2026 juga menjadi perhatian, termasuk bagi siswa yang belum dapat mengikuti ujian di sekolah asalnya.
“Kami sudah melakukan pendataan dan memastikan bahwa murid-murid SMA dan sederajat nanti dapat mengikuti TKA dengan sebaik-baiknya, baik yang diselenggarakan di sekolah sendiri maupun yang menumpang di sekolah lainnya,” katanya.
Di tengah kemajuan tersebut, sebanyak 97 sekolah masih membutuhkan relokasi karena lokasi sebelumnya terdampak banjir atau longsor, kehilangan lahan, maupun berada di kawasan rawan. Satgas PRR akan mengawal koordinasi pemerintah daerah dengan Kementerian ATR/BPN untuk memastikan ketersediaan lahan sesuai ketentuan.
Pemulihan akses menuju sekolah turut menjadi bagian dari pengawalan. Titik jalan yang rusak dan menghambat perjalanan siswa serta guru akan diidentifikasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah.
Aentenews by Ampelsa
