Banda Aceh (Aentenews) – Data sementara menunjukkan sedikitnya 75 ribu unit rumah warga di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, dilaporkan rusak berat dan ringan akibat banjir dan tahun longsor pada 2025.
Di Banda Aceh, Kamis, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir menyebutkan dengan kemampuan normal pembangunan rumah layak huni di Aceh yang hanya sekitar 2.000 unit per tahun, maka penanganan rumah terdampak ini akan membutuhkan waktu sangat lama.
“Perlu perhatian pemerintah pusat sebab jika dikalikan 75 ribu itu butuh waktu 30 tahun rampung,” tegas Sekda Aceh seraya menyatakan perlunya dukungan anggaran dan sumber daya dari Pemerintah Pusat untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Hal tersebut disampaikan M Nasir saat menerima kunjungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Aceh di Posko Komando Penanggulan Bencana Hidrometeorologi Pemerintah Aceh di Banda Aceh, Kamis.
Sementara itu, Wakil BPK RI Dr Budi Prijono, turut menaruh simpati mendalam terhadap musibah yang terjadi. Wakil Ketua BPK RI menyebut status bencana saat ini sudah memasuki tahap emergency.
“Ini sudah menjadi emergency. Ini menyangkut bantuan kemanusiaan, kita menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam,” ucapnya.
BPK RI berkomitmen untuk mengoordinasikan tim inspektorat guna membantu korban bencana semaksimal mungkin. Bentuk kepedulian juga diwujudkan melalui donasi uang tunai yang dikumpulkan dari seluruh pegawai BPK RI.
Donasi tersebut akan dikirim secara bertahap hingga proses pemulihan (recovery) selesai, sebagai bentuk dukungan kemanusiaan bagi masyarakat Aceh yang terdampak bencana.
“Ada sekitar 9.000 lebih pegawai BPK RI di seluruh provinsi, baik di Aceh maupun di tingkat pusat,” pungkasnya. // Redaksi.
