Banda Aceh (Aentenews) – Sebagai tindak lanjut dari permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI akan menurunkan tim untuk menyurvei sejumlah muara sungai dangkal guna penggerukan dan perbaikan.
Hal itu disampaikan Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Permana Yudiarso, saat bertemu Gubernur Aceh di Meuligoe Gubernur Aceh, 5 Mei 2026.
Permana menjelaskan, kedatangan pihaknya merupakan respons atas surat yang sebelumnya dikirim Pemerintah Aceh kepada KKP terkait kondisi muara yang mengalami pendangkalan dan berdampak pada aktivitas nelayan.
“Kami datang untuk menindaklanjuti permintaan gubernur Aceh terkait perbaikan sedimentasi muara sungai dan muara perikanan yang dangkal,” kata Permana.
Ia menyebutkan, tim KKP akan berada di Aceh selama tiga hari untuk melakukan survei terhadap 13 pelabuhan perikanan yang direncanakan menjadi lokasi penanganan pendangkalan.
Ke-13 pelabuhan tersebut meliputi Lampulo (Banda Aceh), Idi (Aceh Timur), Lambada (Aceh Besar), Kuala Tari dan Kuala Peukan Baro (Pidie), Kuala Meurudu dan Kuala Panteraja (Pidie Jaya), Kuala Peudada (Bireuen).
Kemudian Kuala Pusong (Lhokseumawe), Kuala Krueng Mane (Aceh Utara), Kuala Anak Laut (Singkil), Kuala Ujung Baroh (Aceh Barat), serta Kuala Ujung Serangga (Aceh Barat Daya).
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, sapaan akrab Mualem menegaskan pentingnya penanganan muara secara menyeluruh, mengingat Aceh memiliki garis pantai luas dengan ketergantungan tinggi masyarakat pada sektor kelautan.
“Kita punya 50 lebih muara, Aceh ini dikelilingi laut. Penduduk sekitar 6 juta, dan 25 persen bermata pencaharian sebagai nelayan di laut. Selama ini mereka kesulitan melaut karena harus menunggu air pasang,” ujarnya.
Mualem juga menyoroti dampak pendangkalan muara terhadap risiko banjir di kawasan permukiman.
“Kalau muara sungai dangkal, air bisa meluap ke permukiman. Ini juga jadi keluhan nelayan sejak masa kampanye,” katanya.
Selain itu, Mualem meminta pemerintah pusat menangani persoalan abrasi yang terjadi di wilayah Aceh secara komprehensif.
“Kami berharap penanganannya bisa dilakukan menyeluruh, termasuk masalah abrasi,” demikian Mualem.//Redaksi.
