Aceh UtaraEkonomi

Data korban bencana sudah diserahkan ke pusat, Aceh Utara tunggu pencairan

Foto Ilustrasi : Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian, saat berkunjung di daerah terdampak bencana Aceh. Dok Satgas PRR

Aceh Utara (Aentenews) – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa penyaluran bantuan untuk korban bencana banjir di daerah itu kini tinggal menunggu pencairan anggaran dari pemerintah pusat setelah seluruh data usulan rampung diverifikasi.

Juru Bicara Pemkab Aceh Utara, Muntasir Ramli, Senin (29/6/2026), mengatakan  seuruh data warga terdampak bencana telah diserahkan langsung kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera serta sejumlah kementerian terkait di Jakarta. Data korban bencana diantar langsung oleh Bupati Aceh Utara, Ismail  A. Jalil 

“Semua data korban banjir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah diantar langsung ke Jakarta beberapa waktu lalu. Data by name by address (BNBA) tersebut ditetapkan dan diusulkan secara bertahap dalam empat Surat Keputusan (SK) Bupati,” kata Muntasir Ramli.

Dijelasknnya, total data awal yang masuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mencapai 98.530 Kepala Keluarga (KK). Usulan tersebut dibagi dalam empat tahap, yakni tahap pertama sebanyak 667 KK, tahap kedua 4.043 KK, tahap ketiga 58.528 KK, dan tahap keempat sebanyak 35.292 KK.

Menurut Muntasir, pemerintah daerah terus mengawal usulan ini di tingkat pusat agar anggaran dapat segera dikucurkan. Hal ini mendesak mengingat sektor mata pencaharian utama masyarakat terganggu secara signifikan.

“Sawah dan tambak warga belum dapat difungsikan kembali. Begitu juga dengan nelayan terdampak yang belum bisa melaut karena peralatan mereka hanyut akibat bencana banjir November 2025, serta sejumlah pelaku UMKM tempat berusahanya juga rusak,” ujarnya.

Data total 98.530 KK tersebut nantinya akan digunakan sebagai basis satu data terpadu untuk berbagai skema bantuan. Bantuan yang akan disalurkan meliputi jaminan hidup, stimulan ekonomi, isian hunian, dana tunggu hunian, hingga bantuan perbaikan rumah rusak dengan kategori berat, sedang, maupun ringan.

Muntasir menambahkan, khusus untuk pengajuan tahap ketiga sebanyak 58.528 KK, sebanyak 52.360 KK di antaranya kini telah berstatus terverifikasi bersih (clear data).

“Kementerian Sosial sudah berkomitmen untuk segera mencairkan dana bantuan tersebut begitu anggaran diturunkan oleh Kementerian Keuangan,” demikian penjelasan Muntasir

Aentenews by Ampelsa.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button