Banda Aceh (Aentenews) – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir, menyebutkan sejumlah indikator makro pembangunan Aceh yang masih menjadi tantangan dalam membangun provinsi ujung paling barat Indonesia ini.
Di Banda Aceh, Rabu, Sekda menyebutkan hingga tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Aceh secara kumulatif tercatat sebesar 2,97 persen, hal ini terutama dipengaruhi oleh faktor bencana alam akhir tahun lalu, sementara target pada 2029 ditetapkan mencapai 6,6 persen.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 yang berlangsung di Hotel Grand Nanggroe Kota Banda Aceh.
Di sisi lain, menurut Nasir tingkat kemiskinan pada September 2025 masih berada di angka 12,22 persen, dengan target penurunan menjadi kisaran 6,39 hingga 7,39 persen pada 2029.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut memerlukan upaya terarah melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sekda juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah, di tengah inflasi tahunan yang mencapai 5,31 persen hingga Maret 2026. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan program strategis lainnya juga dinilai menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai daerah yang rawan bencana, Aceh juga diharapkan mampu mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan dokumen penanggulangan bencana, termasuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Pembangunan ke depan harus adaptif terhadap risiko, agar tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga melindungi masyarakat dan aset daerah,” katanya.
Pada momen tersebut Sekda mengajak seluruh peserta forum untuk berkontribusi aktif memberikan masukan demi menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Sekda juga menegaskan forum konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan ruang penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah.
“Forum ini menjadi sarana menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar M. Nasir.
Melalui forum ini para pemangku kepentingan dapat memberikan masukan konstruktif guna menghindari potensi tumpang tindih program, ketidaktepatan sasaran, hingga penyusunan indikator kinerja yang kurang relevan.
Dipihak lain, Sekda mengatakan pentingnya RKPA Tahun 2027 sebagai penghubung antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana kerja pemerintah nasional. Oleh karena itu, konsistensi dan keselarasan perencanaan menjadi kunci agar implementasi pembangunan berjalan efektif di lapangan.
Pemerintah Aceh mengusung tema pembangunan 2027, yakni percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan, dan dijabarkan ke dalam 10 prioritas utama, di antaranya penguatan syariat Islam, penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, transformasi digital, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup.//Redaksi.
