Sawah terdampak bencana banjir November 2025 di Pidie Jaya.Foto Dokumen. Aentenews /Ampelsa.
Banda Aceh (Aentenews) – Pemerintah Aceh menyatakan optimis percepatan pemulihan seluas 40.852 hektare sawah rusak ringan dan sedang akibat bencana banjir November 2025 dapat diselesaikan sepanjang 2026 dan tidak termasuk sawah rusah berat seluas 16.283 hektare yang hingga saat ini masih menghadapi kendala perlunya dilakukan identifikasi ulang dan pemetaan lahan secara akurat.
Optimisme itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Azanuddin Kurnia, dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Alam Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Kamis (27/8/2026).
“Dengan kerja keras dan kolaborasi para pihak kita sudah sampai setengah jalan. Insya Allah musim tanam Oktober ini akan banyak sawah yang bisa ditanami, dan sebagian yang sudah ditanam sebelumnya akan ada yang panen,” ujar Azanuddin dalam rakor yang digelar secara daring.
Rakor yang digelar secara daring tersebut dipimpin Karendal Anev Posko Nasional Satgas PRR, Brigjen TNI Andre Julian, SIP, M.Sos, dan diikuti pemerintah provinsi serta kabupaten/kota yang masih berindikator merah atau memiliki serapan rendah. Pertemuan juga diikuti Kemendagri, Kementerian Pertanian, Kementerian PU dan Bappenas.
Brigjen TNI Andre mengatakan rakor digelar untuk mengetahui hambatan sekaligus mencari solusi bagi daerah yang realisasinya masih rendah. Dengan waktu yang tersisa, pekerjaan diharapkan dapat dipercepat sehingga sawah dan irigasi dapat dimanfaatkan kembali oleh petani terdampak bencana.
Ia menyebutkan, hingga 25 Agustus 2026, serapan anggaran pemulihan sawah di Aceh telah mencapai 52,9 persen atau sekitar Rp272,3 miliar dari total anggaran sekitar Rp515 miliar.
Azanuddin menjelaskan, program pemulihan sawah dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap I mencakup 23.818 hektare sawah rusak ringan melalui optimalisasi lahan (oplah) dan 4.393 hektare rusak sedang melalui rehabilitasi, dengan total 28.211 hektare.
Tahap II mencakup 3.253 hektare oplah dan 9.388 hektare rehabilitasi, dengan total 12.641 hektare. Saat ini, dokumen rancangan teknis (DRT) tahap II sedang disusun.
Jika konstruksi tahap I dan II digabung, serapan anggaran telah mencapai 63 persen dengan realisasi fisik sekitar 10.333 hektare pada 16 kabupaten/kota. Pengolahan lahan mencapai serapan sekitar 36 persen dengan fisik 4.180 hektare.
Untuk rehabilitasi, serapan mencapai 32 persen dengan fisik lahan 4.393 hektare pada 11 kabupaten/kota, sedangkan pengolahan lahannya mencapai 31 persen dengan fisik sekitar 2.080 hektare.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur pendukung juga menunjukkan perkembangan. Irigasi perpompaan telah mencapai 68 persen, irigasi perpipaan 88 persen, bangunan konservasi 55 persen, jaringan irigasi tersier 96 persen dan jalan usaha tani 54 persen. Secara keseluruhan, rata-rata serapan seluruh kegiatan mencapai 52,9 persen.
Azanuddin meminta dinas pertanian kabupaten/kota terus memacu pekerjaan sekaligus mendampingi kelompok tani penerima program. Pihak TNI yang melaksanakan pekerjaan di lapangan juga diminta menyelesaikan kegiatan sesuai jadwal.
“Koordinasi harus terus diperkuat, sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera dicarikan jalan keluarnya,” demikian katanya.
Aentenews by Ampelsa
