Gunakan metode baru tangani kemiskinan, Bupati Abdya akui masih terjadi salah sasaran
Foto Dok Pemkab Abdij.
Aceh Barat Daya (Aentenews) – Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Safaruddin menyoroti penyaluran bantuan sosial yang selama ini dinilai masih berpotensi belum tepat sasaran dan salah satunya persoalan yang muncul di lapangan pembagian dana Desa secara merata tanpa mempertimbangkan tingkat kemiskinan penerima manfaat.
Hal itu disampaikannya, saat menggelar Rapat Kerja (Raker) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Aula Bapperida Abdya, Rabu (19/8/2026).
Dalam raker tersebut, pemerintah mulai mengubah strategi pola penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan menghentikan pola bantuan yang tumpang tindih dan mengganti dengan metode baru yang tepat sasaran berkelanjutan.
Bupati Abdya Safaruddin menegaskan, pemerintah daerah tidak akan terus menambah program bantuan. Fokusnya kini memastikan bantuan yang sudah tersedia tepat sasaran, terintegrasi, dan mampu mendorong warga miskin ekstrem keluar dari kondisi tersebut secara berkelanjutan.
“Kita bukan untuk memberikan bantuan baru ataupun program yang baru. Namun Kita fokus mengarahkan pola baru supaya skema dan peta jalannya bisa terselesaikan dan sifatnya berkelanjutan,” ujar Safaruddin.
Menurutnya, penanganan kemiskinan ekstrem akan diarahkan untuk menyelesaikan persoalan warga secara menyeluruh, mulai dari kebutuhan dasar hingga kemandirian ekonomi.
Warga yang belum memiliki rumah layak huni, misalnya, akan dibantu melalui APBK apabila belum terakomodasi anggaran Pemerintah Aceh. Sementara warga yang membutuhkan penguatan ekonomi akan mendapat modal awal, pendampingan usaha, hingga akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dengan demikian, Pemkab Abdya akan memperketat koordinasi lintas sektor dan mengintegrasikan sumber pembiayaan dari Kementerian Sosial, Pemerintah Aceh, CSR perusahaan, hingga zakat melalui Baitul Mal.
Safaruddin meminta setiap lembaga memastikan bantuan yang diberikan tidak menyasar kebutuhan yang sama kepada penerima yang telah mendapat bantuan dari lembaga lain.
“Misalnya jika Baitul Mal sudah membantu salah satu masyarakat, maka Dinas Sosial jangan lagi membantu masyarakat yang sama. Harus membantu dengan pilihan yang lain, sehingga tidak tumpang tindih dalam memberikan bantuan,” katanya.
Penanganan kemiskinan ekstrem tersebut secara khusus dipercayakan kepada Wakil Bupati Zaman Akli.
Pemerintah daerah menargetkan warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, termasuk mereka yang tidak memiliki rumah, tidak berpenghasilan tetap, atau memiliki tanggungan anak balita, dapat ditangani hingga memiliki kehidupan yang layak.
Rapat kerja dihadiri Wakil Bupati Zaman Akli, Kepala BPS Abdya Ali Abrori, jajaran SKPK, para camat, serta seluruh para keuchik dalam Kabupaten Abdya.
Aentenews by Ampelsa.
