Banda Aceh (Aentenews) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menginstruksikan semua unsur pemerintah mapun masyarakat mengambil bagian dalam penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menghadapi musim kemarau.
“Pastikan seluruh perangkat daerah memahami tugas masing-masing, pastikan posko siaga berjalan, personel siap dan peralatan tersedia, sumber air terpetakan, jalur mobilisasi terbuka serta sistem komando lapangan berfungsi dengan efektif,” kata Djamari Chaniago saat memimpin apel kesiapsiagaan karhutla di Sumatera Selatan, Rabu (6/5/2026).
Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Sumsel itu melibatkan pemerintah setempat, TNI,Polri, dunai usaha, akademis gingga relawan kebencanaan.
Dalam amanatnya, Djamari Chaniago menyampaikan pentingnya penanganan karhutla secara serius oleh semua pihak tanpa kecuali.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), awal musim kemarau terjadi pada bulan Mei, dengan sifat musim kemarau cenderung bawah normal atau lebih kering. Sementara puncak kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan terjadi pada bulan Agustus.
Sebagai wujud kesiapan seluruh unsur, pada kegiatan ini juga dilakukan Reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026. Reaktivasi Desk ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, khususnya untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian karhutla secara nasional.
Kolaborasi menjadi kunci, pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dunia usaha dan masyarakat harus bergerak bersama dalam satu komando untuk mencegah dan menangani karhutla.
Sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan, BNPB telah mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pemantauan dan penanganan karhutla, seperti sistem deteksi titik panas (hotspot) berbasis satelit, pemantauan cuaca dari BMKG, serta pemanfaatan drone untuk patroli udara.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan. Sebagai bentuk dukungan kepada Provinsi Sumatera Selatan, BNPB telah mengerahkan 2 armada helikopter patroli dan 4 helikopter water bombing, serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC).
“BNPB mendukung seluruh operasi penanganan karhutla di 5 provinsi prioritas, mulai dari perlengkapan satgas darat, operasi modifikasi cuaca, hingga pengerahan armada heli untuk patroli dan water bombing,” jelas Suharyanto.
Apel kesiapsiagaan penanganan karhutla nasional tahun 2026 juga berlangsung di Aceh dengan melibatkan pemerintah, TNI, Polri dan semua unsur terkait.
Berbagai strategi penanganan karhutla yang dilakukan dilakukan pemerintah secara terpadu terus dimaksimalkan, antara lain melalui peningkatan kemampuan personel satgas darat pendampingan pemda, perpaduan yang seimbang antara operasi darat, operasi udara dan operasi modifikasi cuaca.
Kemudian penegakan hukum yang tegas bagi pelaku pembakaran, hingga pemantauan prediksi iklim. Apel kesiapsiagaan ini juga dirangkaikan dengan simulasi penanganan karhutla guna meningkatkan kemampuan dan kesiapan personel di lapangan dalam menghadapi berbagai skenario kebakaran.
Aentenews by Ampelsa.
