Bupati Aceh Besar H Muharram Idris (Syech Muharram), Forkopimda saat memimpin rapat penanggulangan kekeringan di Aula Aceh Besar, Senin (27/7/2026) Foto Prokopim Aceh Besar.
Kota Jantho (Aentenews) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar bersama Forkopimda dan OPD meminta semua pihak melakukan koordinasi dan mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi ancaman bencana kekeringan yang mulai berdampak terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air.
Langkah antisipasi tersebut sebagai upaya mengatasi kebutuhan air untuk masyarakat tidak terdampak dan sektor pertanian tidak mengalami gagal panen
Bupati Aceh Besar H Muharram Idris (Syech Muharram) mengatakan, Pemkab Aceh Besar bersama OPD terkait akan mengambil langkah-langkah strategis demi mencari solusi dalam menanggulangi musibah kekeringan yang mulai berdampak di beberapa desa di daerah tersebut.
“Pemkab Aceh Besar dan Forkopimda hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang terdampak kekeringan,” ujar Syech Muharram, saat memimpin rapat penanggulangan bencana kekeringan di Aula Kantor Bupati Aceh Besar, Senin (27/7/2026) sore.
Menurut Bupati Aceh Besar, saat ini sedang terjadi musim kemarau. Oleh karena itu, Pemkab Aceh Besar bersama Forkopimda dan OPD akan bekerja ekstra untuk melakukan langkah-langkah cepat dalam penanggulangan bencana kekeringan.
“Kita akan terus berupaya untuk melakukan berbagai langkah dalam penanggulangan bencana kekeringan ini,” ungkap Syech Muharram yang didampingi Wakil Bupati Aceh Syukri dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Aceh Besar Syukri, menambahkan untuk menangani musibah kekeringan perlu juga berkoordinasi dengan Komunitas Tani di setiap kecamatan terkait daerah prioritas yang diperlukan dalam penanganan bencana kekeringan. “Untuk itu, semua pihak terus berkoordinasi dan bekerja keras,” katanya.
Salah satu solusi lainnya adalah mempersiapkan proses BTT (Belanja Tidak Terduga) untuk bencana kekeringan, seperti dana darurat dari APBD yang disiapkan pemerintah daerah guna membiayai kebutuhan mendesak, seperti distribusi air bersih dan pembuatan sumur bor, setelah status tanggap darurat ditetapkan.
Selain itu perlu dilakukan segera mendata mendata jumlah lahan pertanian yang mengalami dampak kekeringan. Selain itu , perlu dilakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk memastikan dampak kekeringan tersebut
Aentenews by Ampelsa
