Banda Aceh (Aentenews) – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Syiah Kuala (USK), Nasrul Zaman, menilai terkait sorotan Mendagri soal anggaran “serimonial” senilai Rp71, 7 miliar, maka tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) harus bertanggungjawab karena telah mengabaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh ( RPJMA) 2025-2030.
Tim TAPA menerima kritik setelah Kemendagri memberikan catatan serius terhadap draf APBA 2026. Dan fokusnya karena alokasi dana sebesar Rp71, 7 miliar untuk belanja iklan reklame, film, dan pemotretan yang dinilai hanya bersifat seremonial, katanya di Banda Aceh, Sabtu.
Anggaran fantastis ini, menurutnya telah memicu polemik karena dianggap sangat kontras dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Alih-alih merujuk pada RPJMA 2025-2030, tim anggaran dinilai berjalan sendiri tanpa sensitivitas terhadap krisis kemanusiaan yang sedang terjadi,” katanya menambahkan.
Ironi di tengah krisis stunting dan kemiskinan, kemudian publik mempertanyakan prioritas Pemerintah Aceh di bawah komando Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua TAPA.
Menurutnya, di saat anggaran puluhan miliar rupiah dialokasikan untuk citra visual, Aceh masih bergelut dengan persoalan mendasar.
Nasrul Zaman, mencontohkan masalah stunting yang belum teratasi, yakni angka gizi buruk masih menjadi ancaman bagi masa depan generasi muda Aceh.
Kemudian imunisasi rendah, berupa cakupan imunisasi yang belum maksimal menempatkan anak-anak Aceh dalam risiko kesehatan tinggi.
Selanjut, Nasrul Zaman menyebutkan kemiskinan ekstrem, nasib fakir miskin dan masyarakat rentan seolah terabaikan dari intervensi anggaran yang signifikan. Dan kondisi ini dinilai menjadi ncaman terhadap visi Mualem-Dek Fadh.
Karena itu, Dosen Fakultas Kedokteren USK menilai, langkah TAPA ini telah melenceng jauh dari semangat perubahan dan cita-cita pembangunan yang ditegaskan oleh pasangan pemimpin Aceh, Mualem-Dek Fadh. Alokasi anggaran yang “boros” tersebut dianggap merusak fondasi kesejahteraan yang seharusnya menjadi prioritas utama.
“Sangat tidak pantas jika biaya seremoni lebih diutamakan daripada perut rakyat kecil,” ungkap pengamat kebijakan publik.
Jika tata kelola anggaran ini tidak segera diperbaiki, visi besar membangun Aceh yang mandiri dan sejahtera yang digabungkan Mualem hanya akan menjadi slogan di atas kertas iklan yang mahal.//Redaksi.
