Banda Aceh (Aentenews) – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh mengencarkan penanganan stunting melalui program efisiensi yang dikemas dalam program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG).
“Kalau sebelumnya pencegahan stunting melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting (Geting) , Namun tahun ini melalui program efisiensi. Efisiensi itu bukannya di pusat aja, tapi di provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkat desa,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, di Banda Aceh, Selasa (14/2).
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Daerah Program pembangunan Keluarga Kependudukan dan keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting Tingkat perovinsi Aceh.
Dalam program baru efisiensi itu, BKKBN mengintip bagaimana peluang apa yang bisa kita ambil sehingga tidak tumbuh stunting yang baru. Bapak Presiden punya program MBG yang dapat dimanfaatkan dalam penanganan stunting.
Kebijakan Pak Presiden menyatakan 10 persen dari dapur-dapur SPPG yang membagi makanan bergizi itu adalah untuk program 3B, yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
“Nah kenapa itu penting? Kalau itu jalan ya, itu kita bisa menghambat tidak timbulnya stunting-stunting yang baru. Alasannya begitu, stuntingnya ada, diobati, tapi fenomena.
Kemarin itu kenapa stunting kita juga masih tinggi? Karena tumbuhnya stunting baru,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianti percaya kepada Kemenduk Bangga, karena kita mempunyai tenaga tim pendamping keluarga yang di setiap desa ada 3 orang. Kalau untuk Aceh 22.500 pendaping keluarga , di desa itu adanya ibu bidan desa, kader KB, dan kader PKK.
Kalau di 2005, angka prevalensi stunting di Aceh pada 28,06 persen atau penurunnya sekitar 1,5 persen.
Ia menjelaskan, penanganan stunting tahun ini tidak hanya BKKBN, tetapi sudah menjadi peran bersama melibat pemerintah daerah, gubernur, bupati dan kebupatan kota. Bersama bagaimana menekan angka stunting tertangani dari bermacam-macam strategi, bermacam-macam cara.
BKKBN sudah menjadi kementerian kependukan dan pembangun keluarga. BKKBN tidak mempunyai visi misi, karena BKKBN itu mengikuti visinya Presiden.
“Program prioritas Presiden itu adalah MBG, makanya BKKBN bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional dan kita membantu MBG dengan strategi untuk program prioritas tersebut,” tambahnya.
Salah satunya, kata Safrina Salim melalui program prioritas untuk merebut bonus demografi tidak lepas adanya peta jalan masuk ke dalam RPJMN, RPJMD dan di bawahnya tingkat kebupatan kota.
Dalam Rapat Koordinasi Daerah Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Aceh, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN menyerahkan penghargaan kepada 23 kabupaten/Kota yang berpartisipasi menyukseskan program BKKBN.
Adapun penerima penghargaan terbanyak atau delapan penghargaan diraih kabupaten Aceh Tenggara yang diterima langsung Bupati Muhammad Salim Fakhry.//Aentenews by Ampelsa.
