Aceh

Ternyata ada lahan sawah terdampak bencana di Aceh belum direhabilitasi

Banda Aceh (Aentenews) – Informasi yang diperoleh dari sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, menyebutkan masih ada lahan sawah penduduk belum direhabilitasi, sehingga tidak bisa dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam.

Hal tersebut disampaikan staf khususnGubernur Aceh, Junaidi, dan kondisi itu dilaporkan ke Gubernur Muzakir Manaf, sapaan akrab Mualem. Aduan tersebut disertai dokumentasi lapangan awal September 2026.

Dokumentasi adun staf khusus gubernur  itu memperlihatkan kondisi sawah yang mengering, ditumbuhi semak belukar, serta saluran irigasi yang tertimbun material banjir. Kondisi ini masih memerlukan penanganan lanjutan di lapangan.

Aduan berasal dari beberapa wilayah, yaitu Gampong Matang Seuping dan Gampong Tanjung Genteng di Kabupaten Aceh Tamiang, Gampong Rhieng Blang di Pidie Jaya, Titi Baroeh di Aceh Timur, hingga Gampong Gelanggang Panah di Bireuen.

“Kondisi di lapangan masih memerlukan penanganan lanjutan. Laporan ini sudah kami teruskan kepada Gubernur, serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh,” kata Junaidi, Selasa (8/9).

“Kami berharap percepatan penanganan ini benar-benar menjadi prioritas, karena dampaknya langsung dirasakan petani. Banyak lahan yang sudah tidak bisa ditanami sejak bencana terjadi. Sesuai arahan Bapak Gubernur, kami mendorong agar seluruh pihak mempercepat penanganan di lapangan,” kata Junaidi menambahkan.

Aduan tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Gubernur kemudian mengarahkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, untuk mempercepat penanganan petani terdampak bencana.

Gubernur meminta seluruh sumber daya dikerahkan serta kolaborasi diperkuat dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI, dan kelompok tani. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dengan Kementerian Pertanian.

Selain itu, Gubernur mengarahkan pengiriman surat kepada Menteri Pertanian dan Menteri ATR/BPN. Kementerian Pertanian diminta melakukan kajian cepat perhitungan biaya per hektare, sementara Kementerian ATR/BPN diminta membantu identifikasi dan pemetaan batas lahan yang sudah tidak terlihat.

Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mencatat sekitar 16.276 hektare sawah rusak berat masih menunggu penanganan. Sementara itu, 40.852 hektare sawah rusak ringan dan sedang ditargetkan selesai ditangani pada 2026.//Redaksi.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button