Lhokseumawe (Aentenews) – Gubernur Aceh Muzakir Manaf, sapaan akrab Mualem, menilai sejumlah fasilitas di Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara, masih perlu dibenahi guna meningkatkan pelayanan transportasi laut di masa mendatang.
Saat meninjau Pelabuhan Krueng Geukueh di Gampong Tambon, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, Jumat, gubernur menegaskan masih ada beberapa yang perlu dirapikan, supaya nanti lebih nyaman dan lebih layak digunakan.
Didampingi Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Panjang, Mualem melihat langsung kondisi dermaga dan terminal penumpang di pelabuhan di pesisir utara provinsi berpenduduk sekitar 5,2 juta jiwa tersebut.
“Kita harapkan semua pihak yang terkait bisa bekerja sama dengan baik sehingga apa yang kita rencanakan antara Krueng Geukueh dan Penang bisa berjalan lancar,” kata Mualem.
Sementara itu, Deputy Branch Manager Operasi dan Teknik PT Pelindo SPMT Branch Lhokseumawe, Taufik Rahmat Nasution, menyatakan dukungan penuh untuk mendukung jalur penyeberangan Krueng Geukueh–Penang.
“Dari Pelindo, kita akan mendukung untuk Penang–Krueng Geukueh, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar,” kata Taufik.
Ia menjelaskan, fasilitas dermaga yang ada saat ini dapat melayani kapal hingga 3.000 GT dengan kedalaman 9–13 LWS. “Untuk terminal penumpang, kita sudah siap dan akan menyesuaikan dengan kebutuhan Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan lainnya untuk menunjang aktivitas penumpang,” katanya.
Taufik menambahkan, infrastruktur pelabuhan akan terus dibenahi bersama. “Tujuannya agar penumpang merasa nyaman dan masyarakat Aceh secara keseluruhan juga bisa merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Gubernur Aceh sebelumnya telah mengumumkan rencana membuka rute pelayaran langsung dari Pelabuhan Krueng Geukueh ke Penang, Malaysia.
Di samping meningkatkan konektivitas lintas negara, jalur ini diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan sektor ekonomi seperti perdagangan, pariwisata, investasi, serta ekspor komoditas unggulan Aceh—termasuk kopi Arabika Gayo, ikan tuna, minyak nilam, cengkeh, dan pinang.[]
Rilis Humas Pemprov Aceh
